JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan kesiapan tata ruang untuk mendukung pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan landasan kuat bagi agenda pembangunan nasional tersebut.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjabarkan progres signifikan tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/6). Dukungan nyata diwujudkan melalui penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta akselerasi perencanaan rinci kawasan.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh pembangunan di Papua Selatan memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang,” tegas Ossy dalam rapat tersebut.
Hingga saat ini, RTRW Provinsi Papua Selatan telah resmi ditetapkan. Selain itu, empat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga telah disahkan, di mana tiga di antaranya kini sudah terintegrasi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah investasi dan perizinan.
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan tiga dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dokumen strategis ini ditujukan untuk menyokong pengembangan tiga sektor utama di lapangan, yakni kawasan pangan, infrastruktur pelabuhan pendukung, serta area perkebunan kelapa sawit.
“Melalui integrasi tata ruang yang matang, proyek strategis KSPEAN di timur Indonesia ini diharapkan dapat berjalan tepat waktu tanpa membentur kendala tumpang tindih lahan di masa depan,” pungkasnya. (Den)
