JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan evaluasi kinerja program dan anggaran untuk triwulan I tahun 2025.
Evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi secara menyeluruh. Kegiatan ini dibuka pada Senin (21/04/2025) dan akan berlangsung hingga 25 April 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikator utama keberhasilan birokrasi. Ia menyebut bahwa perbaikan SAKIP menjadi langkah penting dalam mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.
“Untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. Saat ini, kita berada di predikat BB (Sangat Baik), dengan nilai yang meningkat dari 69,17 di tahun 2023 menjadi 70,54 pada 2024,” ujar Suyus Windayana dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi Website Kementerian ATR/BPN pada Jumat (25/04).
Selama tiga tahun terakhir, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan positif dengan rata-rata capaian sebesar 69,56. Menurut Suyus, peningkatan nilai ini bukan hanya berkaitan dengan insentif pegawai, tetapi mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian.
Dalam evaluasi tersebut, beberapa indikator strategis dilaporkan telah melampaui target. Di antaranya adalah pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang telah mencapai 100%.
Meski demikian, Suyus juga mengakui masih ada indikator yang belum tercapai secara optimal, seperti ketimpangan penguasaan tanah. Ia menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di wilayah Jawa dan Bali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
“Evaluasi ini tidak bisa hanya melihat angka semata. Harus ada pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data yang digunakan,” jelasnya.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, turut menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran akuntabilitas di seluruh jajaran. “Kita harus memahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja yang harus terus dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi lembaga yang semakin dipercaya publik,” ungkapnya.
Dalu menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi landasan untuk merumuskan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja ini melibatkan seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah. Evaluasi dilaksanakan secara hybrid, dengan kehadiran luring para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Kementerian ATR/BPN, dan secara daring diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
“Dengan adanya evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap mampu memperkuat sistem kerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Den)
