JAKARTA – Dalam mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Pernyataan ini disampaikan, Menteri Nusron saat dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (13/03/2025).
Dalam rapat ini, turut dihadiri oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Alen Saputra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti yang telah disepakati, pengadaan ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” kata Nusron Wahid dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas cara memastikan keabsahan tanah agar proses pembebasan dan pembelian dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat ini akan digunakan untuk pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas daya tampung air,” jelas Nusron.
Ia menambahkan bahwa penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek ini ditargetkan selesai pada akhir Maret 2025, sementara Pengadaan Tanah diharapkan rampung pada akhir Mei 2025. “Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah dalam kondisi clean and clear,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa proses normalisasi sungai akan dilakukan dengan pendekatan yang baik dan melibatkan semua pihak.
“Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Semua proses akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta, dan warga yang terdampak,” jelasnya.
Jika normalisasi ini berjalan dengan baik, maka 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat tertangani secara efektif. “Normalisasi Sungai Ciliwung diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta serta menjaga stabilitas perekonomian di kawasan Jabodetabek,” pungkasnya. (Den)
