RADAR SUKABUMI — Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa ribuan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mengepung (geruduk – red) Kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Aksi demo tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (16/1/2025) lalu, namun ternyata urung dilakukan. Pembatalan demo R2 dan R3 termasuk 2 ribu lebih honorer Satpol PP itu setelah Sekda Jabar Herman Suryatman mengeluarkan surat “sakti” untuk memperjuangkan honorer.
“Tengah malam pukul 00.30 kami dipanggil Pak Sekda dan dihadiri perwakilan DPRD Jabar. Alhamdulillah aspirasi kami diterima,” kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, kutip dari laman JPNN pada Sabtu (18/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut baik Sekda maupun DPRD merespons positif, dan langsung ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat undangan rapat koordinasi optimalisasi penataan non-ASN.
Rakor optimalisasi ini dilaksanakan pada 20 Januari dengan melibatkan Badan Kepercayaan Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-Jabar
Selain itu, lanjut Fadlun, pada 22 Januari 2025 mendatang, DPRD akan mengundang BKD/BKPSDM se-Jabar di Gedung DPRD.
“Demo di kantor gubernur ditunda karena Sekda Jabar akan memanggil kepala BKD/BKPSDM se-Jabar akan dirapatkan Senin (20/1) untuk membahas mengenai penyelesaian honorer Satpol-PP,” ungkap Fadlun.
Sementara itu, Herman Suryatman, mengatakan sengaja mengambil pendekatan persuasif untuk menangani masalah honorer. Menurutnya, semua aspirasi didengar dan kemudian ditindaklanjuti.
Kabarnya, Sekda Jabar yang juga mantan karo humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini dikenal cukup dekat dengan tenaga honorer.
Bahkan setiap kali ada demo di lingkungan KemenPAN-RB, Herman Suryatman kerap berada di garis depan. “Memang masalah honorer ini sudah lama ya. Tanggal 20 Januari kami akan rakor bersama BKD/BKPSDM se-Jabar untuk optimalisasi tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK tahap 2,” tuturnya.
“Mohon bersabar, kami akan mencari jalan terbaik untuk honorer database BKN,” ucap Herman, menambahkan. (ron/ jpnn)
