SUKABUMI – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan penuh atas keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa saat ini dinas yang tengah dipimpinnya tersebut, telah menyambut baik perubahan status BKKBN yang kini menjadi kementerian.
“Hari ini BKKBN naik kelas dari lembaga non-kementerian menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, seiring dengan visi Presiden Pak Prabowo menuju Indonesia Emas 2045.
Ini tentu membawa dampak besar dalam pengelolaan keluarga berencana secara nasional, termasuk di Kabupaten Sukabumi,” kata Uus kepada Radar Sukabumi pada Senin (06/01).
Menurut Uus Firdaus, saat ini DPPKB Kabupaten Sukabumi tengah menunggu Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pengelolaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten dan kota.
“Kami menantikan arahan lebih lanjut, termasuk agenda pertemuan nasional yang direncanakan akan digelar di NTB pada Januari 2025. Pertemuan ini akan melibatkan seluruh kepala SKPD yang membidangi kependudukan dan keluarga berencana,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa perubahan status menjadi kementerian kemungkinan besar akan membawa kebijakan baru. Salah satu program yang sedang disinkronkan adalah Dapur Sehat (Dahsat), yang dikelola masyarakat, dengan inisiatif makan siang bergizi gratis. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya nasional yang akan diterapkan di tingkat daerah.
“DPPKB Kabupaten Sukabumi mendukung penuh Kementerian baru ini, karena RPJMD Kabupaten Sukabumi harus sinkron dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Perencanaan dari 2025 hingga 2029 harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Uus Firdaus juga berharap, keberadaan kementerian baru ini akan semakin fokus pada isu-isu strategis, seperti pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu, dan kematian bayi.
“Indikator tersebut sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pencegahan stunting harus dilakukan dari hulu agar zero new stunting dapat tercapai. Dengan penguatan di bidang ini, kami optimis target tersebut bisa tercapai,” pungkasnya. (Den)
