Pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, harus diupayakan secara maksimal. Bukan hal mustahil negara ini mampu mencapai puncak kemajuan, bertepatan dengan seabad kemerdekaan. Namun untuk mencapai target besar tersebut, stunting masih menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Demikian juga dengan 32.625 keluarga di Kota Sukabumi dengan risiko stunting yang harus segera ditangani. Berbagai langkah strategis terus dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menekan angka rawan prevalensi stunting tersebut. Langkah apa yang dilakukan? Berikut liputannya.
SRI SUMARNI, Sukabumi
Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi jumlah penduduk produktif, yaitu di rentang usia 15–64 tahun lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif.
Pemanfaatan ini harus dilakukan secara maksimal. Yang harus segera dilakukan adalah dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan.
Masih banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini dalam menciptakan generasi muda berkualitas, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem pendidikan nasional yang belum maksimal dan belum meratanya pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sektor pelayanan kesehatan masyarakat yang paling mendapat sorotan adalah soal prevalensi stunting. Stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM) dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.
Berdasarkan survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Indonesia menduduki angka 21,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa satu dari lima anak mengalami stunting.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, ada tiga upaya strategis yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencegah stunting di Indonesia. Yaitu pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi para remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.
“Kita ditugaskan menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, kita sudah belajar bahwa intervensi atau program yang harus kita lakukan untuk bisa menurunkan stunting itu fokus diarahkan bagi wanita sebelum melahirkan,” kata Menkes, Budi Gunadi Sadikin.
Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HKN) yang diperingati setiap 29 Juni, menjadi momentum yang tepat untuk kembali mencanangkan kembali perang terhadap prevalensi stunting.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa peringatan HKN 2023 menjadi momen yang tepat untuk menguatkan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat peran keluarga dalam menurunkan stunting.
“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, keluarga memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memberikan praktik pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam siaran pers pada Kamis (29/6/2023).
Berbagai upaya stretegis yang sedang dilakukan di tingkat pusat hingga daerah, tentunya patut diacungi jempol. Seperti yang dilakukan di Kota Sukabumi.
Berbagai cara kian digencarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam usahanya menurunkan stunting. Apalagi jika dilihat dari data yang ada, Kota Sukabumi masuk ke dalam 154 kota/kabupaten yang mendapatkan prioritas percepatan penurunan angka stunting. Pada tahun 2021 ke 2022, terjadi kenaikan angka stunting di Kota Sukabumi. Karena pada 2022 mencapai 19,2 persen dan naik 0,1 persen dari angka 2021.
Dalam Rembug Stunting di Hotel Balcony Kota Sukabumi pada Selasa (1/8/2023), Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyebut, di Kota Sukabumi ada sekitar 32.625 keluarga dengan risiko stunting dan ini yang dijadikan fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dalam penanganan stunting.
“Rembug stunting jadi forum membangun kesepahaman dan komitmen kembali, dalam penanganan stunting sebagai tugas bersama. Termasuk melibatkan unsur perbankan, organisasi profesi, dan elemen pentahelix jadi target untuk dikapitalisasi,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Orang nomor satu di kota yang berjuluk Kota Mochi ini, target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Semua elemen baik Forkopimda dan institusi lainnya, memiliki target dalam penurunan stunting.
Pihak Pemkot Sukabumi sendiri dalam upayanya memerangi stunting, melakukan beberapa terobosan dan inovasi. Pertama inovasi Sisters dari Bappeda, yakni sistem informasi terintegrasi data stunting. Jadi keluarga yang punya resiko stunting dimasukkan ke dalam sistem informasi dan dilakukan update.
“Sehingga kita bisa melihat dukungan bantuan apa yang didapatkan dan bantuan yang belum, sehingga fokus pada percepatan penanganan stunting,” tuturnya.
Kedua, inovasi Move on Guys dari Dinas Kesehatan (Dinkes), dimana sasarannya para pelajar SMP dan SMA dengan diberikan TTD, sarapan bersama di sekolah, aktivitas fisik olahraga bersama dan jingle Move on Guys.
“Memiliki inovasi modul kurikulum Posyandu remaja hasil kolaborasi tim penggerak PKK Kota Sukabumi hingga kelurahan. Di mana ada 288 posyandu remaja dari 461 posyandu dan akan lakukan percepatan semua posyandu mempunyainya,” terangnya.
Inovasi ketiga, Mentari Berdasi yakni mengatasi stunting terkolaborasi bersama Dalduk, KB,P3A serap informasi. Dalam inovasi ini disampaikan informasi mengenai pencegahan stunting bekerjasama dengan Indosat.
Inovasi keempat, Pasti Penting, yakni kolaborasi DKP3 dan Bappeda yakni pangan lokal sehat, gizi tinggi untuk pencegahan new stunting. Inovasi digulirkan karena Sukabumi punya pangan lokal bergizi.
“Inovasi Pasti Penting menguntungkan dua pihak yakni bagi masyarakat berisiko stunting dan petani. Masyarakat berisiko mendapatkan bantuan pangan gizi dan mencegah new stunting dan bagi petani mendapatkan kepastian pasar dari sisi nilai ekonomi produk meningkatkan kesejahteraan petani,” bebernya.
“Rembug stunting bagian dari membangun komitmen kebersamaan kolaborasi dalam penanganan stunting,” pungkas Fahmi.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti dalam laporannya menjelaskan kegiatan Rembug Stunting merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden mengenai delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
“Adapun tujuan diadakannya rembuk stunting diantaranya adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi, dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi,” bebernya.(*)
