Oleh : Hazairin Sitepu
SATU masalah penting yang menjadi sebab banyak penduduk Pulau Rempang menentang pembangunan Rempang Eco City adalah belum jelasnya ke mana mereka akan direlokasi. “Belum tau. Katanya ke Pulau Galang,” kata seorang tokoh muda di Rempang Cate.
Saya pun pergi ke Pulau Galang. Hanya melewati satu jembatan: Jembatan Lima. Bertanya ke beberapa orang di pulau itu. Dan beberapa orang itu memang tau. ‘Tempat relokasinya di Dapur Tiga. Beberapa hari lalu mulai diratakan,” kata seorang pemuda.
Pergilah saya ke Dapur Tiga. Jaraknya kira-kira empat kilometer dari tempat anak muda itu. Jalannya aspal, mulus, tetapi tidak lebar. Kemungkinan itu jalan kecamatan. Melewati beberapa bukit. Kira-kira 20 menit saya tiba di satu kampung di tepi laut. Itulah kampung Dapur Tiga.
Depan kampung yang penduduknya mayoritas nelayan itu ada pulau kecil. Penghuni pulau itu kebanyakan Suku Orang Laut. Suku ini dulunya tingga di laut. Di atas perahu. Nomaden. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Turun ke daratan bila ada keperluan belanja makanan, minuman atau lainnya.
Sekarang kebanyakan Suku Orang Laut sudah tinggal di rumah. Dibangun di atas laut pinggir pantai. Sudah tidak di atas perahu. Tetapi belum di atas daratan sesungguhnya.
“Sekarang mereka sudah banyak yang masuk Islam,” kata seorang nelayan muda yang sedang merapikan jaringnya. Suku Orang Laut berada di beberapa pulau kecil di Rempang dan Galang.
Nelayan rajungan ini pun tidak mau berbicara tentang relokasi pendudukan Rempang. Satu kata pun. “Saya tiap hari di laut. Cari rajungan satu dua kilo,” katanya. Soal Rempang memang ada semacam gerakan tutup mulut oleh warga tertentu, di Rempang atau pun Galang. Entah mengapa.
Rumah-rumah penduduk Dapur Tiga sebagiannya berada di atas laut. Tiang-tiangnya kebanyakan terbuat dari beton. Antara rumah satu dengan lainnya dihubungkan oleh jembatan. Juga terbuat dari beton. Termasuk ke rumah nelayan rajungan itu.
Kesulitan mendapat informasi tentang tempat relokasi penduduk Rempang, maka hanya ada dua pilihan tokoh di Kampung Dapur Tiga: ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW). Metodologi mengumpulkan fakta atau informasi jurnalistik dalam perkara seperti Rempang ini memang mestinya dari bawah. Dari warga, secara acak.
Saya lalu bertemu Ketua RW Dapur Tiga Bapak Marzani, setelah mengetahui bahwa ketua RT di situ sedang berada di kebun. Lelaki berkulit putih itu pun berbicara apa adanya. “Iya benar tempat relokasinya di Dapur Tiga. Tetapi sejak tiga hari lalu tidak ada lagi kegiatan di lokasi itu,” katanya.
Saya datang ke kawasan bakal tempat relokasi lebih dari seribu penduduk Pulau Rempang itu. Berada di lereng-lereng bukit. Kontur tanahnya memang tidak rata. Masih hutan. Belum ada akses jalan yang memadai ke situ. Tetapi bila ditata sebagai perkampungan modern, kawasan itu kemungkinan akan menjadi bagus.
Saya memperkirakan membutuhkan waktu paling kurang satu tahun untuk membangun kawasan itu menjadi perkampungan penduduk yang layak. Karena tidak cukup meratakan lereng-lereng itu. Tidak cukup membabat dan membuldoser hutan-hutan itu. Tidak cukup membuat akses jalan yang memadai ke kawasan itu.
Membangun perkampungan manusia tidak sekadar ada rumah. Lingkungan yang sehat sungguh diperlukan. Karena itu perlu membangun sistem lingkungan yang sehat itu. Apalagi hutan-hutan pelestari lingkungan di situ mau dibabat dan dibuldoser.
Lalu air bersih. Listrik. Fasilitas umum yang sangat mendasar seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, jembatan, dll, wajib ada di situ. Membangun itu membutuhkan waktu yang panjang. Saat ini kawasan itu masih minus.
Lalu penduduk yang beberapa hari lalu mau direlokasi itu akan ditaruh di mana? Demonstrasi penduduk Rempang dan para tokoh Melayu menentang relokasi itu, menurut saya, bukan hal yang salah. Karena mereka tidak sekadar mempertahankan eksistensinya, mempertahankan 16 Kampung Melayu Tua, tetapi pemerintah yang belum menyiapkan hak-hak mereka di tempat relokasi.
Tiga pesan Presiden Jokowi yang disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelang ujung September 2023 ini menjawab sebagian dari hal-hal penting yang diharapkan penduduk Rempang itu.
Pertama, proses soal Rempang dilakukan secara baik, secara kekeluargaan, dengan soft. Seperti banyak orang tau, pada 7 September terjadi demonstrasi masyarakat Melayu Rempang bersama tokoh-tokohnya, di Batam, menentang relokasi penduduk pulau itu. Sejumlah 43 orang ditangkap, termasuk tokoh-tokoh Melayu yang ikut demonstrasi hari itu.
Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengancam akan membuldoser siapa saja yang menghambat relokasi.
Lalu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengancam akan memiting seribu orang dengan mengirim seribu petugas. Tetapi Marsekal Margono sudah meminta maaf atas hal itu. Kemungkinan ini sebabnyak presiden berpesan agar dilakukan dengan baik, secara kekeluargaan, dengan soft.
Kedua, dengar aspirasi masyarakat Rempang. Dari pertemuan saya dengan beberapa tokoh di Rempang, paling tidak ada empat aspirasi. Satu, tidak mau direlokasi dengan alasan sudah turun-temurun di Rempang.
Dua, pembangunan Rempang Eco City tidak menggusur 16 Kampung Tua Melayu di Pulau Rempang. Tiga, (hanya sebagian orang), fasilitas yang akan mereka dapatkan di tempat relokasi harus jelas terlebih dahulu. Empat, harus ada ikatan pernyataan ganti kerugian harta-benda.
Ketiga, pastikan hak-hak rakyat (Rempang), dahulukan kepentingan mereka. Hak-hak seperti sudah ditulis, perumahan, listrik dan air bersih, sarana pendidikan, kesehatan dan sistem penataan lingkungan. Dan hak paling utama adalah ekonomi.
Artinya, relokasi atau menggeser, belum dilakukan sebelum tiga pesan presiden dilaksanakan. (**)
