JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Dia mengatakan, tidak akan merespon terlalu jauh terkait usulan tersebut lantaran dirinya belum tahu dasar dari usulan bisa dilontarkan oleh Rahmat Bagja. Bahkan dirinya akan mempelajari terlebih dahulu terkait usulan yang dilontarkan pada Rabu, 12 Juli 2023 lalu.
“Saya tidak ingin menyampaikan respon secara langsung (soal usulan penundaan pilkada),” ujar AHY saat ditemui media di acara Kick Off Bulan Bhakti DPD Partai Demokrat Jakarta, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.
“Belom saya bahas secara khusus, saya ingin pelajari terlebih dahulu apa alasan dari Bawaslu untuk menyampaikan wacana itu karena setahu saya semua sudah direncanakan dengan baik,” lanjutnya.
Tindakan serupa juga akan dilakukan oleh AHY jika memang penundaan pilkada 2024 diusulkan dengan alasan jarak waktu antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pilkada yang terlalu dekat.
“Kalau argumentasinya teknis, karena terlalu dekat, misalnya dengan pemilu, ya coba kita cek lagi, kita coba pelajari lagi, tapi kalau ada alasan lain seperti alasan politis, ya tentu kita pelajari dulu,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyarankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk ditunda. Saran tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu, 12 Juli 2023 lalu.
“Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Rahmat Bagja melalui keterangan di situs resminya Bawaslu RI yang dikutip langsung oleh Disway.id, Kamis, 13 Juli 2023.
Adapun saran tersebut disampaikan olehnya lantaran belum adanya kesiapan yang optimal untuk Pilkada mengingat jarak waktu antara pemilihan presiden (pilpres) dengan Pilkada yang cukup dekat.
Oleh sebab itu dengan jarak waktu yang cukup dekat itu, kata Rahmat Bagja, ditakutkan akan muncul berbagai potensi permasalahan di Pemilu serentak 2024. “Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Rahmat Bagja.
“Kalau sebelumnya, misalnya Pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” tandasnya. (*)
