RADAR SUKABUMI – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan di tengah pandemi Covid-19, diperlukan adanya perencanaan pembangunan ekonomi. Secara garis besar, momentum pemulihan ekonomi Indonesia kian menguat di 2021 yang menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 3,69 persen Dari sisi laju pemulihan. Sedangan PDB Indonesia 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi.
“Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia.
Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp. 56,9 juta di tahun 2020 ke Rp 62,2 juta di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok Upper-Middle Income Countries pada tahun 2021,” kata Heri Gunawan saat menjadi Keynote Speaker Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan tema Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sukabumi secara virtual, Kamis (24/2).
Pria yang karib disapa Hergun mengatakan, 2022 adalah tahun penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan daerah dari dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah pun optimistis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,2 persen di tahun 2022.
“Kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif,” papar Hergun.
Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Gerindra menyinggung Indonesia sebagai Presidensi G20 yang akan menggelar sebanyak 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan disebut sebagai sinyal positif. Tentu dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger” (Bersama-sama pulih, dan menjadi lebih kuat).
“Tema ini memiliki arti bahwa Indonesia melanjutkan peranan mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif, merefleksikan dalam memperkuat kepimpinan dan kontribusi Indonesia pada tingkat global,” papar Hergun.
Dalam kesempatan ini, legislator asal Sukabumi menuturkan bahwa DPR RI menginisiasi rencana pengaturan pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam program legislasi nasional prioritas melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Bahwa reformasi sektor keuangan diantaranya bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri jasa keuangan yang berkelanjutan. Serta, mendorong arus pembiayaan atau dana invesitasi sektor keuangan agar dapat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistainable Developtment Goals.
“Pembangunan keuangan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa dipenuhinya persyaratan koordinasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan termasuk antar kementerian lembaga dan daerah,” tutur Hergun.
Hergun pun menyinggung terkait kelangkaan minyak goreng dan kedelai sehingga berdampak pada produksi temp dah tahu. Kondisi ini diakibatkan melonjaknya permintaan global, sementara dari sisi penawaran belum mampu menyediakannya sesuai kriteria kebutuhan.
“Kondisi di atas menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian global dan nasional. Karena itu, kita perlu mengindentifikasi apa saja yang menjadi isu global, isu nasional, dan isu lokal,” kata Hergun.
Lebih lanjut, Hergun memperkirakan bahwa pemulihan perekomian global pada 2022 masih terus menguat. Akan tetapi ada beberapa tantangan yang perlu diwaspada. Pertama, normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, rantai pasok.
Ketiga, inflasi sebagai akibat pemulihan di negara maju. Keempat, masih terkait dampak pandemi pada korporasi dan sistem keuangan. Kelima, meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto, serta melebarnya kesenjangan untuk kemudian diperlukan inklusi ekonomi.
“Sementara dalam perekonomian nasional beberapa tantangan yang perlu diwaspadai, yaitu merebaknya virus Corona varian Omicron, kesenjangan inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen dan produsen,” sebut Hergun.
Adapun tantangan yang dihadapai Jawa Barat dan juga Sukabumi antara lain pertama, pemerataan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.
Kedua, masalah kualitas sumber daya manusia.
Ketiga, perbaikan infrastruktur untuk mengatasi rantai nilai.
Keempat, daya beli yang masih membutuhkan penguatan.
Dan kelima, kerusakan dan pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan bencana alam. Lalu, keenam, pemantapan pemulihan ekonomi.
“Identifikasi isu ekonomi global, nasional dan lokal secara tepat, diharapkan memberi data yang komprehensif dalam membuat perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan harus responsif terhadap dinamika yang berkembang yang kemudian diwujudkan dalam programprogam pembangunan yang konkrit,” paparnya.
Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, perekonomian Jawa Barat juga mulai berangsur pulih. Ekonomi Jawa Barat pada 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen (yoy) meningkat dibanding capaian tahun 2020 dengan kontraksi sebesar 2,52 persen(yoy).
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan diantaranya adalah Real Estate sebesar 11,75 persen. Diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,54 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen.
Pada sisi pengeluaran, kinerja positif didukung oleh pertumbuhan pada komponen PMTB (pembentukan modal tetap bruto)/investasi sebesar 6,99%; diikuti Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 1,95%; konsumsi LNPRT (lembaga non profit yang melayani rumah tangga) sebesar 1,92%; dan konsumsi rumah tangga sebesar 1,33%.
“Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 22,93% dan komponen impor barang dan jasa tumbuh
sebesar 19,84%,” ujar Hergun.
Pada 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,0%-5,8% (yoy). Tahun 2022 menentukan pola pemulihan, tetapi masih banyak ketidakpastian mengingat varian Omicron yang masih menjadi ancaman.
Perekonomian Jawa Barat memiliki prospek yang cerah dikarenakan memiliki beberapa keunggulan.
Diantaranya, pertama Aglomerasi dan konektivitas Jawa Barat relatif baik sebagai penarik investasi dan pengembangan industry.
Kedua, Potensi ekspor Jawa Barat relatif beragam dari sisi produk dan tujuan, modal untuk daya tahan.
Ketiga, Positioning Jawa Barat sebagai simpul pengolah bahan baku (komoditas) dari wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Keempat, Diversifikasi ekonomi relatif baik (pertanian, manufaktur, pariwisata) dan ruang masih lebar untuk transformasi (upgrading).
Lalu, kelima, Ketersediaan angkatan kerja dengan skill relatif beragam dengan jumlah memadai. Dan, keenam, Unsur-unsur Pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media) yang relatif komplit berimbang berpotensi menghasilkan kebijakan dan kolaborasi yang berkualitas.
“Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, Jawa Barat berpeluang memacu pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
Apalagi pemerintah pusat sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 sebagai komitmen percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar bagian selatan,” jelas Hergun.
Pemulihan di Provinsi Jawa Barat juga diikuti oleh pemulihan ekonomi di Sukabumi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Sukabumi pada 2021 turun 1,39%. Pada 2020 TPT sebesar 12,17%.
TPT yang tinggi akibat adanya pembatasan aktivitas usaha dan kegiatan masyarakat sehingga menyebabkan pekerja dirumahkan, usaha tutup sementara, PHK, dan lulusan SMA/SMK belum terserap dalam dunia kerja sehingga mengakibatkan pengangguran. Pada 2021 terjadi pemulihan ekonomi sehingga TPT turun menjadi 10,78%.
“Sukabumi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena pertama secara geografis-demografis, Sukabumi memiliki keunggulan dari luas dan letak wilayah serta jumlah penduduk.
Kedua, Sukabumi mendapatkan anugrah dengan adanya Mega Proyek Sukabumi yang merupakan gabungan proyek-proyek berskala nasional, antara lain Jalan Tol BOCIMI (on progress) – walaupun agak sedikit terhambat, Jalur ganda (doubke track) Kereta Api Bogor–Sukabumi (on progress), Bandara Sukabumi, Kawasan ekonomi khusus(KEK) pariwisata di cicurug, dan Kawasan ekonomi khusus (KEK) industri di Cikidang,” beber Hergun.
Hergun pun menyimpulkan paparannya terkait rencana pembangunan ekonomi nasional dan Sukabumi. Yang pertama, secara global pandemi Covid-19 masih menjadi pengganggu nomor satu terhadap tren peningkatan perdagangan internasional. Hal tersebut juga berdampak ke daerah.
“Adapun salah satu upaya pencegahannya antara lain melanjutkan vaksinasi serta pembatasan sosial secara terukur, yaitu harus tepat memainkan ‘rem dan gas’,” kata Hergun.
Hergun juga mengatakan, perekonomian Jabar dan Sukabumi memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih tinggi. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan upgrading dan transformasi ke level yang lebih modern dan menjadi simpul perekonomian nasional, berpartisipasi dalam rantai produksi global.
“Arah pemulihan ke depan harus dibangun di atas semangat kolaboratif multipihak dan sinergi lintas sektor serta penyelarasan perencanaan pembangunan antar tingkatan (nasional dan daerah). Pemerintah Daerah diharapkan lebih pro aktif memasukan usulan program ke dalam aplikasi KRISNA,” pungkas Hergun. (izo)
