JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewaspadai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan hingga tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan, sejumlah program untung mengungkit perekonomian domestik masih terus digenjor pemerintah.
Sebagai gambarannya, Airlangga menyebutkan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp 411,72 triliun, atau sebesar 55,3% dari pagu anggaran Rp 744,7 triliun.
Bahkan katanya, program penempatan dana Pemerintah di perbankan, yang termasuk dalam Program PEN juga telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp 431,24 triliun.
Khusus untuk UMKM, dia mengatakan bahwa program ini telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 243,8 triliun atau 56,53 persen dari total penyaluran kredit. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan perluasan pada program penjaminan kredit korporasi yang akan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada korporasi.
Tak cuma itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga memastikan dukungan dari segi fiskal yang memberikan seranhkaian insentif untuk mendongkrak sektor usaha.
Misalnya, insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, Restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh Badan, dengan tujuan untuk membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Selain itu, memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian, seperti sektor properti dan otomotif.
“Mengingat potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN pada 2022 juga. Alokasi anggarannya sebesar Rp321 triliun dan bersifat dinamis (dapat berubah sesuai kebutuhan),” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya yang dilansir melalui laman Kemenko Perekonomian RI, Kamis (8/10).
Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional kata Airlangga juga didukung reformasi struktural dan simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja yang sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021.
