JAKARTA– Usai Ketemu Jokowi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju, jika ada evaluasi atau Amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). “Setelah 23 tahun hasil amandemen itu, menurut saya, memang perlu dievaluasi,” ujarnnya dalam pidato Rakernas II PAN, Selasa (30/8/2021).
Begitu juga dengan sistem demokrasi Indonesia, lanjut mantan Ketua Umum MPR RI perlu juga ada evaluasi, sejauh mana nilai-nilai demkorasi itu. “Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana,” kata pria akrab dipanggil Zulhas itu.
Ia juga menceritakan soal kehadirannya bersama Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno dalam pertemuan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa hari lalu. Zulhas mengatakan, apa yang dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan para Ketum dan Sekjen parpol koalisi pemerintah.
Salah satunya menyinggung soal Pancasila khususnya sila keempat. Menurut Zulhas, sila tersebut telah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang memiliki hikmah.
Hikmah itu, kata dia, artinya memiliki ilmu cukup dan iman kuat sehingga memiliki kebijaksanaan. “Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah jelas dong sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tuturnya.
“Jadi kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah,” sambung Zulhas.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menduga bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah untuk memuluskan langkah rencana amendemen UUD 1945. Hal itu nantinya dapat merembet kepada perubahan atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kita sekali lagi seperti terbengong-bengong,” kata Amien ketika ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (28/8/2021).
