JAKARTA, RADARSUKABUMI.com- Peta koalisi partai politik (parpol) berpotensi berubah seiring dengan bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sejauh ini, manuver untuk berpindah haluan yang kerap muncul berasal dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Demokrat sejak awal memang menunjukkan gerakan yang menimbulkan persepsi main dua kaki. Misalnya, survei internal menyebutkan bahwa mayoritas caleg Demokrat di Jatim mendukung paslon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Ditambah pertemuan antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) awal Mei lalu.
Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi Jawa Pos tidak membantah atau mengakui posisi tersebut. Menurut dia, pertemuan itu bertujuan sharing ide. Demokrat menyampaikan 14 programnya sebagai usulan kepada Jokowi.
Partai berlambang Mercy tersebut berharap pemerintahan mendatang mau mengakomodasi program prioritas itu sebagai bagian program pemerintah. Namun, Syarief buru-buru mengelak saat disinggung kemungkinan Demokrat memasukkan orangnya ke pemerintahan. “Itu hak prerogatif presiden. Kami tidak bisa mencampuri atau meminta pandangan atau meminta jatah,” ujarnya saat ditemui setelah diskusi di bilangan Jakarta Pusat kemarin (29/6).
Sementara itu, PAN masih malu-malu mengutarakan keinginan masuk koalisi pemerintah. Meskipun hubungan PAN dengan Jokowi juga tidak buruk. PAN pernah menempatkan salah seorang kadernya, Asman Abnur, sebagai menteri PAN-RB di periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun, Asman harus mundur karena PAN mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tampil bersama meski dalam kapasitas sebagai presiden dan ketua MPR. Misalnya saat dua kali momen buka puasa bersama di Istana Negara dan di rumah dinas Zulkifli. Juga saat open house di Istana Negara. Zulkifli juga salah satu pihak yang mendukung pertemuan Jokowi dengan Prabowo pascapemilu.
Di internal Partai Gerindra, ada perbedaan pendapat terkait langkah politik pascapilpres. Ada yang menyuarakan agar partai berlambang kepala garuda itu masuk koalisi pemerintah. Ada pula yang menolak dan tetap ingin Gerindra menjadi oposisi. “Tapi, pada prinsipnya, kami ingin kembali pada kepentingan Partai Gerindra itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko.
Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Partai tersebut mengisyaratkan tetap berada di luar pemerintahan. “Saya lihat kami cenderung memilih menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada,” ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Mustafa mengungkapkan, bagi PKS, tidak terlalu penting berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Yang penting adalah bagaimana politik gagasan ini mengemuka di masyarakat serta mutu demokrasi meningkat,” tuturnya. Sudah saatnya politik Indonesia menjadi berkualitas dan substantif. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya tidak akan meninggalkan Gerindra dan Prabowo. (byu/far/c9/fal)
