CIKOLE – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Harry Azhar Azis meyebutkan bahwa Kota Sukabumi memiliki prestasi yang cukup baik dalam mengelola keuangan.
Namun demikian, raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut belum menjamin kepala daerahnya mampu menyejahterakan warganya.
Menurut mantan Ketua BPK priode lalu ini, selain akuntabilitas dan transparansi. Ada empat indikator yakni kemiskinan, kemakmuran, pengangguran, rasio ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu menjadi indikator Sukabumi mendapatkan WTP 3 kali.
Harry menyebut faktor pengangguran dan kemiskinan yang seringkali menjadi permasalahan bupati/walikota di daerahnya.
“Bicara tentang pengelolaan keuangan negara, Kota Sukabumi sudah memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas.
Tapi kalau soal kesejahteraan masyarakat saya belum tahu. Karena sepengetahuan saya, belum ada kepala daerah yang sejak dilantik sampai meletakan kembali jabatannya, bisa membuat angka pengangguran menurun.
Atau angka kemiskinan ikut menurun,” ungkapnya saat ditemui usai mengisi acara seminar di Politeknik Sukabumi, kemarin (13/11).
Harry mencontohkan anggaran Rp1,2 triliun yang dimiliki Kota Sukabumi, perlu dihitung pula berapa angka pengangguran dan kemiskinan yang ada.
Pemkot Sukabumi harus menargetkan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di tahun berikutnya, terlebih dalam menyusun APBD. Sehingga, bukan sekedar mengejar predikat WTP saja, namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
Meski WTP tak berkaitan dengan kesejahteraan, namun dalam memeriksa postur anggaran, Harry seringkali memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya kalau angka kemiskinannya tahun ini 11 persen, tahun berikutnya harus menurun menjadi 10 persen. WTP memang tidak terlalu berkaitan dengan kesejahteraan dan tidak menjamin kesejahteraan. Itu tentang tata pemerintahannya saja,” terangnya.
Harry juga menyebutkan tentang umumnya kelemahan pengelolaan keuangan di daerah yakni bermasalah pada pengelolaan aset, bantuan sosial dan SPPD.
Meski demikian bantuan sosial dan SPPD sudah mulai berkurang, namun aset yang masih menjadi kendala. “Wali Kota Sukabumi dulu ada aset rumah sakit yang harus diberesin.
Kita perintahkan dan semuanya beres. Oleh karenanya mendapatkan penghargaan,” ujarnya.
Sedang dalam SPPD, jika ada suatu kunjungan kerja dinas. Dan pemerintah daerah harus mengeluarkan sejumlah uang.
Dengan fasilitas boarding class, hotel dan lainnya.”BPK punya database yang terhubung dengan semua itu, baik pesawat dan lainnya. Jika namanya tidak ada dab fiktif setelah dicek. Berarti ada pemanipulasian dan bisa dipidana,” jelasnya.
Sementara itu Kadiskominfo Kota Sukabumi Gabriel Majid Sukarman menuturkan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemkot Sukabumi akan memberlakukan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik atau E-Budgetting.
Tujuannya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang baik, disertai sistem yang baik pula, akan berdampak terhadap anggaran yang bermanfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya baik dari sisi pemerintahannya saja, namun baik pula dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
Menurut Gabriel semuanya akan berbasis elektronik. Pihaknya yakin dalam satu atau dua tahun sudah akan jadi. Hal tersebut supaya lebih transparan dan orientasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kota Sukabumi sudah baik, kita tiga kali mendapat WTP. Artinya sudah transparan dan akuntabel. Sekarang, kita cari apa yang perlu ditambah. Salah satunya itu, kesejahteraan masyarakat.
Sekarang kita dalam proses ke arah situ, pengelolaan keuangan berbasis elektronik. Untuk e-Budgetting, e-Planning, e-Proccessing,” tutupnya. (cr11/t)
