KOTA SUKABUMISUKABUMI

Partai Pengusung Pemerintah Mengalah

CIKOLEDPRD Kota Sukabumi kembali melakukan Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kini semua fraksi yang tergabung di DPRD sudah masuk kedalam AKD. Hanya saja partai pengusung pemerintahan seperti PKS dan Demokrat yang sempat melakukan Walk Out dan Somasi mengalah, begitu pun dengan fraksi PAN yang hanya mendapatkan jatah anggota di AKD.

” Semua fraksi sudah menyerahkan nama-nama untuk AKD. Sehingga sudah bisa ditetapkan. Sekarang sudah pasti. Sebab, komposisi AKD sudah lengkap,” ujar Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, Jumat (18/10).

Diakui Kalam, pembentukan AKD yang sebelumnya dianggap gugur, sebab disahkannya kembali AKD yang terbaru dengan susunan semua anggota fraksi di dalamnya. “Mementahkan AKD sebelumnya. Yang sekarang ini yang sudah diketuk palu,” ucapnya.

Sesuai dengan kesepakatan musyawarah mufakat, kata Kamal, tidak ada lagi untuk pemilihan Pimpinan AKD, sehingga pimpinan AKD masih yang sebelumnya. Bahkan menurut dia, somasi dari beberapa fraksi sudah diselesaikan. “Somasi sudah diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” ungkapnya.

Ke depan, DPRD Kota Sukabumi tinggal  menyelesaikan sejumlah agenda. Hal itu mulai dari APBD 2020 dan pengesahan Tatib Dan Kode Etik. “Pokoknya sekarang sudah bersinergi semua dalam AKD yang dibentuk. Tidak ada oposisi ataupun lainnya,” aku dia.

Selain itu, semua anggota DPRD bisa bersama sama melaksanakan tugas. Terutama untuk membangun Kota Sukabumi. “Kita semuanya bisa bersinergi untuk membangun Kota Sukabumi yang lebih baik sesuai dengan visi misi Kota Sukabumi Renyah, “tukasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Henry Slamet mengakui menerima hasil penetapan AKD dalam rapat paripurna. Meskipun sebelumnya partai Demokrat walkout dalam paripurna AKD beberapa waktu lalu. “Dulu kan ada beberapa anggota fraksi yang tidak masuk. Makanya saat ini dikoreksi dan sudah dibacakan, menerima semuanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, AKD saat ini paling tepat lantaran semua sudah masuk, bahkan berjalan secara demokratis. Sehingga semua kegiatan bisa dilakukan. “Komisi sudah masuk. semua kegiatan bisa dilakukan,” ucapnya.

Terkait tidak adanya pimpinan AKD yang merupakan partai pengusung pemerintah kata Henry tidak jadi masalah. Hal itu justru dianggapnya sebagai sarana untuk cek and balance. “Bagus tuh, kalau semua menjadi satu, tidak ada cek and balancenya. Jadi sekarang ini berimbang,” ungkapnya. (Bal)

Tags

Tinggalkan Balasan

Check Also

Close