SUKABUMI – Target pemerintah dalam pembebasan lahan Bandara di Kecamatan Cikembar tahun ini dipastikan molor. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi menyebut, Rp350 miliar anggaran yang dibutuhkan, saat ini baru tersedia 14,3 persen atau senilai Rp50 miliar.
Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada beberapa kesempatan menyebut pembebasan lahan Bandara Sukabumi selesai tahun ini. Namun jangankan pembebasan lahan, tim teknisnya pun hingga kini belum dibentuk.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Hubla dan ASDP) Dishub Kabupaten Sukabumi, Endang Badri mengatakan, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bandara Sukabumi ini seluas 137,66 hektare.
Pembebasan lahannya pun sedikitnya membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru memiliki anggaran sebesar Rp50 miliar, jadi belum bisa dilaksanakan pembebasan lahan ini,” ujar Endang kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.
Endang menyebutkan, sekarang ini eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan soal anggaran untuk pembebasan lahan Bandara Sukabumi tersebut. Karena saat ini, anggaran yang sudah dialokasikan dinilai sangat minim.
“Oh jelas, anggaran untuk pembebasan lahan Bandara Sukabumi ini masih minim. Makanya sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencari solusi dan anggaran tambahan untuk pembebasan lahan ini,” jelasnya.
Setelah anggaran itu dipastikan tersedia, lanjut Endang, maka sebagai tindak lanjutnya akan dibentuk tim teknis pembebasan lahan Bandara. “Untuk tahun sekarang, sepertinya pembebasan lahan ini sulit terealisasi,” pungkasya.
Untuk diketahui, pada Kamis (9/5) lalu, Dinas Perhubungan Jawa Barat mengklaim dokumen penetapan lokasi (Penlok) untuk memulai pembebasan lahan Bandara Cikembar Sukabumi sudah terbit. Mereka pun menyebut, pembebasan lahan sudah bisa dilakukan dan harus segera dilaksanakan.
Dalam proyek Bandara Cikembar ini, pemerintah Jawa Barat mendapat tugas menyediakan lahan untuk pembangunan Bandara Cikembar yang akan dibangun Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2019, sudah komit dalam APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 50 miliar dari kebutuhan total Rp 300 miliar lebih.
“Pembebasan lahan harus segera dilakukan, tapi masih akan berlanjut tahun depan karena anggarannya belum full tahun ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Hery Antasari kepada wartawan.
Hery saat itu mengaku belum bisa menargetkan luas lahan yang bisa dibebaskan tahun ini. “Saya belum bisa mengkonversi berapa hektare, tapi kebutuhan lahan sekitar 140 hektare. Itu (anggarannya) butuh Rp 300 miliar lebih, sekarang baru Rp 50 miliar,” ulasnya.
Hery mengatakan, pembebasan lahan ditargetkan tuntas tahun depan sehingga konstruksi bisa dimulai tahun depan. “Kalau melihat progres seperti ini untuk pembebasan lahan, mungkin baru beres tahun depan, 2021 mungkin konstruksi, Insya Allah,” kata dia. (/ren)
