JAKARTA – Salah satu program kampanye Presiden Joko Widodo, yaitu kartu prakerja siap diluncurkan. Program yang menyasar para pengangguran supaya bisa siap kerja ini berbiaya Rp 10 triliun. Dengan sasaran sebanyak dua juta orang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa(12/11) memimpin rapat terbatas (ratas) yang khusus membahas soal program kartu prakerja itu.
Dia mengatakan Januari 2020 program tersebut diharapkan bisa mulai dijalankan. Program ini dijalankan berbasis platform digital yang disudah dirancang oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenagker) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Jokowi mengatakan ada dua fokus yang perlu dibahas untuk program kartu prakerja itu. ’’Yang pertama bagaimana mempersiapkan Angkatan kerja baru. Terserap dengan kebutuhan dunia kerja,’’ katanya. Tidak hanya itu, melalui program kartu prakerja diharapkan angkatan kerja juga berpeluang untuk menjadi wirausaha.
Dengan adanya kartu prakerja itu, diharapkan bisa memberikan pelatihan kepada para pencari kerja. Sehingga mereka bisa lebih produktif dan memiliki daya saing. Dia memberikan catatan bahwa saat ini 58 persen tenaga kerja lulusan SMP ke bawah.
Melalui kartu prakerja itu, Jokowi ingin para pencari kerja pemegang kartu prakerja bisa memilih pelatihan atau kursus sesuai minat dan bakat. Nanti informasi lembaga pelatihan dan kursus akan disiapkan melalui platform digital.
’’Mereka boleh pelatihan yang diminati. Misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programing, koding,’’ jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan kartu prakerja tidak hanya untuk para pencari kerja. Tetapi juga bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mereka berkesempatan ikut program ini untuk rescaling atau upscaling keterampilannya. Untuk lembaga pelatihannya Jokowi berpesan supaya bisa dimaksimalkan peran swasta, BUMN, dan balai latihan kerja (BLK).
Jokowi mengatakan program kartu prakerja ini perlu ditunjang dengan pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi. ’’Urusannya Mendikbud,’’ katanya. Dia berharap pendidikan di vokasi bisa disambungkan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kartu prakerja disiapkan untuk dua juta angkatan kerja yang dipersiapankan untuk masuk dunia kerja.
’’Dan rencana sistemnya berbasis digital,’’ tuturnya. Dimana 500 ribu kartu berbasis fisik dan 1,5 juta lainnya berbasis digital.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan sifat pelatihan nantinya menggunakan lembaga pelatihan. Baik yang dimiliki oleh kementerian maupun swasta. Dia mengatakan Presiden mengharapkan supply dan demand kebutuhan lapangan pekerjaan juga harus dikembangkan.
Terkait biaya pelatihannya, Erlangga mengatakan sifat anggarannya terbuka. Karena setiap jenis pelatihan sifatnya berbeda-beda. Misalnya untnuk pelatihan barista kopi bisa selesai dalam waktu seminggu. Sedangkan untuk pelatihan koding dan sejenisnya butuh pelatihan tiga sampai enam bulan.
Untuk menjalankan program kartu prakerja ini juga akan dibuat semacam project office management (PMO). Sebab sifat program ini lintas kementerian. Nantinya PMO tersebut be8rada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Nama PMO ini nanti kemungkinan adalah Komite Cipta Lapangan Kerja.
Pendirian komite tersebut akan diatur dalam Perpres. Di dalam perpres itu juga diatur bagaimana kriteria pencari kerja yang eligible atau layak mengikuti program tersebut. Diantara kriterianya adalah usianya di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah.
Praktisi pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan program revitalisasi pendidikan vokasi supaya lulusannya siap diserap lapangan kerja sudah sejak periode pertama lalu. Namun menurutnya revormasi pendidikan vokasi selama ini cenderung retorika belaka. ’’Anggarannya tidak ditambah,’’ jelasnya.
Dia mengatakan ada sejumlah jurusan pendidikan vokasi atau SMK yang sudah kurang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.
Diantaranya adalah SMK jurusan bisnis dan manajemen. Menurutnya kemampuan atau kompetensi vokasi atau SMK jurusan bisnis dan manajemen sudah banyak yang digantikan oleh aplikasi.
Indra mengatakan revitalisasi SMK atau pendidikan vokasi sebaiknya bukan sebatas urusan teknis saja. Misalnya membuat siswa SMK jago mengelas atau sejenisnya. Tetapi lebih dari itu anak-anak vokasi harus ditingkatkan kemampuan kreatif dan daya inovasinya.
’’Vokasi itu bukan soal hard skill. Tapi soft skill,’’ jelasnya. Dia mengatakan jika pendidikan vokasi cenderung mengejar keterampilan kasar atau hard skill, kalah cepat dengan kemajuan teknologi yang kian memudahkan pekerjaan di industri. (wan)
