Di sisi lain, tambahnya, mereka para kepala daerah dibayar dari pajak rakyat, bukan cuman dari pajak pendukung Jokowi. Karena itulah dia memandang upaya yang dilakukan kubu petahana sesuatu yang tidak tepat.
“Saran kami sebaiknya semua kepala daerah tidak terlibat secara langsung dalam tim pemenangan. Mendukung boleh saja tapi tidak boleh masuk dalam tim pemenangan. Kasihan rakyat tidak ada yang urus,” pungkasnya.
(JPNN/izo)
