JAKARTA— Jauh-jauh hari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyatakan sikap tidak bergabung dengan gerbong koalisi petahana. PKS lebih memilih kembali bersama mitra sejatinya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Dukungan pun diberikan PKS untuk Gerindra, dengan syarat posisi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto diisi oleh kader partai berlambang bulan sabit kembar itu. Bahkan Presiden PKS M Sohibul Iman telah mengingatkan agar Gerindra segera memutuskan pendamping mantan Danjen Kopassus itu sebelum Ramadan.
Belakangan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya tampak masih bimbang, mulai tegas merapat ke koalisi Gerindra-PKS. Sama halnya dengan PKS, PAN ingin menyodorkan kader terbaiknya sebagai pendamping Prabowo, yaitu Zulkifli Hasan (Zulhas). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) disodorkan oleh partainya sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto.
Mendengar rencana tersebut, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang PAN menawarkan ketua umumnya sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya, PKS tidak memiliki kewenangan untuk melarang partai lain, termasuk PAN.
“Tentu secara prinsip PKS tidak bisa menentukan boleh bergabung atau tidak, karena bukan hak kami juga mewajibkan (bergabung), untuk melarang (bergabung). Itu hak PAN untuk menyampaikan sikap politiknya,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jumat (4/5).
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini, sosok yang menjadi pendamping Prabowo Subianto natinya harus diputuskan secara bersama-sama. Dia bilang, keputusan tersebut tidak bisa diambil hanya oleh satu partai. “Tapi, pada ujungnya akan dibahas bersama-sama karena semua tidak ada yang cukup sendiri maju pilpres,” katanya.
