BERITA UTAMAKOTA SUKABUMI

Dampak Covid-19, 599 Buruh Kota Sukabumi Kena PHK dan Dirumahkan

RADAR SUKABUMI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi mendapat laporan sebanyak 599 buruh dan karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Ratusan karyawan itu, bekerja di berbagai sektor, mulai dari pabrik, hotel dan perusahaan lainnya.

“Ya, laporan yang kami terima ada sekitar 599 buruh dan karyawan yang kena PHK dan sebagian dirumahkan. Itu merupakan akumulasi dari berbagai sektor usaha dan industri,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Didin Syafrudin saat ditemui di balai Kota Sukabumi, Selasa (7/4).

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan dan solusi kedepan bagi para buruh dan karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Walapun begitu, Didin mengakui masih cukup banyak sektor perusahaan yang masih berjalan.

“Ya kami sedang pendataan untuk tindak lanjutnya. Sampai saat ini masih cukup banyak perusahaan yang masih berjalan, mulai dari pabrik, retail dan lainnya,” bebernya.

Didin juga menyebut, beberpa perusahaan yang telah merumahkan karyawannya telah melakukan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerjanya. Salah satunya memberikan gaji walapun dengan besaran yang berbeda.

“Misalnya salah satu hotel di jalan Siliwangi yang telah tutup, para pekerjanya dirumahkan dan tetap mendapat gaji. Walaupun memang nominalnya tidak full. Untuk penanganan yang kena PHK, bisa saja mungkin dengan kartu pra kerja, tapi kami masih mendata,” bebernya.

Didin menghimbau, bagi perusahaan yang masih menjalankan operasional perusahaannya, harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Salah satunya menyiapkan masker dan hansanitizer.

“Ya kami sampai saat tidak mengeluarkan himbauan untuk menutup pabrik dan lainnya, tapi yang masih berjalan tetap harus menaati aturan protokol kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi meminta agar para karyawan dan buruh yang terdampak agar didata.

Pendataan untuk memastikan apakah para buruh dan karyawan tersebut sudah dipenuhi haknya atau tidak.

“Tentunya harus didata. Kami juga akan cek apakah hak-haknya sudah diberikan atau tidak. Jika tidak, tentunya harus di proses sesuai perundang-undangan,” pungkasnya. (upi/RS)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button