CIKOLE- Tunggakan BPJS Kesehatan Kota Sukabumi kepada RSUD Syamsudin SH yang dikenal Bunut mencapai Rp 54 milliar. Hal tersebut terungkap saat DPRD Kota Sukabumi melakukan pembahasan Pansus APBD 2020 dengan Direktur Bunut, Dinas Kesehatan dan BPKD di Gedung DPRD Kota Sukabumi, kemarin (18/11).
Dalam pembahasan tersebut, tunggakan BPJS kesehatan kepada RSUD Bunut ini sekitar 4 bulan dari mulai Juni sampai Oktober atau jika dirincikan sebesar Rp. 53.716.835.136. “Iya kondisi ini sangat mencengangkan bagi saya.
Apalagi kedepannya tarif iuran BPJS kesehatan naik,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Danny Ramdhani usai Pembahan Pansus APBD.
Dengan kondisi tunggakan yang besar ini kata Danny, otomatis akan berdampak kepada Kinerja RSUD Syamsudin SH. Dirinya berharap BPJS Kesehatan bisa memperbaiki kinerjanya agar stakeholder kesehatan di daerah tidak terkena imbasnya.
” Iya harus segera diperbaiki. Kalau begini kinerja Rumah sakit terganggung. Apalagi bukan RSUD milik pemerintah saja tapi swastapun sama, “katanya.
Diakui Danny, tunggakan ini dinilai mengganggu operasional rumah sakti dan membuat kelimpungan untuk mencarikan dana. Apalagi dari informasi yang didapatkannya, pihak rumah sakit harus meminjam pinjaman kepada pihak ke tiga atau perbankan.
“Ini sudah tidak sehat kalau seperti ini. Harus segera diselesaikan agar jangan berlarut-larut, “ujarnya.
Politisi PKS ini pun akan mengagendakan untuk memanggil BPJS Kesehatan Kota Sukabumi terkait permasalan ini. Pihaknya ingin mengetahui mengapa pembayaran atau klaim BPJS kesehatan kepada rumah sakit selalu telat.
“Iya kita harus dalami ini, jangan menjadi permasalahan yang akut. itu tidak baik untuk kinerja lembaga pemerintahan,” tandasnya.
Apalagi kata Danny pemerintah pusat akan menaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2020 nanti. Sementara permasalahan seperti ini belum juga bisa terpecahkan solusinya.
“Kalau naik nanti akan berimbas kepada nilai tunggakan semakin besar. Dan kepercayaan masyarakat kepada BPJS nanti seperti apa, “tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Syamsudin SH, Bahrul Anwar membenarkan kalau selama ini piutang BPJS kesehatan ke RSUD Syamsudin sekitar Rp. 43 Miliar. BPJS kesehatan masih menunggu dari pemerintah pusat.
” Ya pasti menganggu, tapi Alhamdulillah masih bisa, operasional kita berjalan dengan baik karena kita punya simpanan uang atau kas,” singkatnya. (bal)
