KABUPATEN SUKABUMISUKABUMI

Sidang Mantan Kades Vs PT KR Berlanjut

SUKABUMI – Gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia terhadap mantan Kepala Desa Mekarsari, Sagaranten, Sukabumi, Jafar Rusdiana (50) dan PT Kemilau Rejeki memasuki tahap replik, Kamis (7/11/2019).

Dalam jawaban balasan penggugat yang disampaikan kuasa hukum PT Zhong Min Hydro, M. Nurjaya di hadapan majelis hakim PN Cibadak yang diketuai Mateus Sukusno Aji di Komplek Perkantoran Jajaway, Pelabuhan Ratu yakni isinya sama dengan gugatan awal mereka. Hakim anggotanya yakni Djoko Wiryono Budhi dan Agustinus.

“Tidak ada tambahan dalil ataupun hal-hal tambahan. Tadi kami sampaikan secara lisan, replik kami sesuai dengan isi gugatan,” ungkap Nurjaya.

Diketahui, beberapa poin gugatan di antaranya memohon majelis hakim untuk menghukum tergugat I (Jafar Rusdiana) dan II (PT Kemilau Rejeki) untuk membayar Rp10 miliar sekaligus dan seketika kepada penggugat. Menyatakan sita jaminan atas tanah sertifikat HGB atas nama PT Kemilau Rejeki, masing-masing luas lahannya 16.910 meterpersegi, 10.420 meterpersegi, dan 10.020 meterpersegi.

Menanggapi replik tersebut, Kuasa Hukum PT Kemilau Rejeki, Welfrid K. Silalahi menyampaikan duplik yakni adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Intinya, tetap sesuai pada jawaban.

Kades Mekarsari Ditahan

“Duplik kami tetap pada jawaban. Di sidang jawaban kami mengemukakan beberapa dalil gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia cacat formil. Seperti penggugat malah menggugat Jafar Rusdiana sebagai pribadi. Padahal, penggugat berdalih telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemdes Mekarsari terkait tanah kas desa. Seharusnya kepada lembaga, ini malah ke personal kadesnya. Jadi gugatan itu salah sasaran,” ungkap Welfrid.

Dalam sidang kali ini, pihak turut tergugat Kantor BPN Kabupaten Sukabumi yang diwakili M Ikbal Maulana menilai penggugat telah salah mengajukan gugatan di PN Cibadak. Pada prinsipnya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang diakui penggugat, lalu oleh tekah BPN diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2, 3, 11, 12, 13, dan 15 Desa Mekarsari atas nama PT Kemilau Rejeki dianggap tanpa meneliti persyaratan administrasinya.

“Dalil gugatan pada posita itu, penggugat telah mengajukan gugatan ke PN Cibadak. Ini mengacu kepada UU Nomor 5/1986 junto UU Nomor 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Kami akan menunggu putusan sela,” paparnya.

Palsukan Dokumen Tanah Negara, Oknum Kades Divonis Tujuh Bulan Penjara

Rencananya, sidang putusan sela akan helat di PN Cibadak pada tanggal 14 November 2019.

Dalam sidang sebelumnya, PT Zhong Min meminta pencabutan gugatan. Namun, permintaan itu ditolak majelis hakim lantaran PT Kemilau Rejeki, Welfrid K. Silalahi sebagai tergugat II menolak pencabutannya tersebut. (bam/d)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *