Untuk itu, ia meminta kegiatan UPK DBM harus sinergi dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung visi Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri.
“UPK DBM hendaknya mampu meminimalisir berkembangnya praktik praktik rentenir di wilayah. Dana bergulir dari UPK juga harus dilestarikan dan dimanfaatkan dari kita untuk kita, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Terlebih, keberadaan renternir atau bank emok di Kabupaten Sukabumi, meresahkan warga. Bahkan, baru- baru ini aktifitas bank emok mendapat kecaman semua kalangan mulai tokoh masyarakat hingga Majelis Ulama Indoniesia (MUI).
Pasalnya, kegiatan mereka yang kini semakin menjamur hingga masuk ke wilayah pelosok Kabupaten Sukabumi itu, dinilai merusak ketahanan ekonomi warga.
Untuk mengantisipasi warganya agar tidak berurusan dengan hal tersebut, maka pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penataan melalui UPK ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri).
“Pengelolaan dana bergulir harus menerapkan azas oleh masyarakat untuk masyarakat.
Artinya dana ini, milik masyarakat dikelola dan dijalankan oleh masyarakat hasilnyapun untuk masyarakat,” pungkasnya. (den/d)
