LPDD, Bupati Dongkrak Birokrat Kerja Profesional

Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersama kepala daerah lainnya berfoto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seusai menghadiri rapat kerja penyusunan LPPD tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (14/01/2020)

SUKABUMI – Bupati Sukabumi Marwan Hamami menghadiri rapat kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019 yang diselenggarakan di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Raya Diponegoro, Nomor 22 Bandung,  Selasa (14/1).

Ketua penyelenggara Dani Ramdani MT mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman penyusunan LPPD, sekaligus menyamakan persepsi dan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan LPPD.

Bacaan Lainnya

“LPPD ini di laksanakan satu hari dengan peserta para Bupati dan Walikota se Jawa Barat terdiri dari 17 Bupati dan Walikota, lima Sekretaris Daerah, lima Asisten Daerah serta Kepala OPD,” kata Dani yang juga sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan, pelaksanaan pekerjaan LPDD ini, bisa dilakukan dengan dua paradigma.

Yakni, teknokratis dan populis. “Teknokratis yang memang terukur dengan jelas dan ilmiah. Sementara populis, maka saya sarankan tiap tiga bulan sekali melakukan survei kepuasan publik,” jelasnya.

Menurutnya, pola teknokratis yang dibahas saat ini harus memenuhi tiga zona penilaian yang di sepakati oleh dunia.

Yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan dan Kesehatan. “Ini semua harus terus di tingkatkan, sehingga wilayah Jawa Barat bisa masuk 10 besar se Indonesia,” bebernya.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami dengan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, seusai menghadiri rapat kerja penyusunan LPPD tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate.

Di tempat yang sama Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan, bahwa penyusunan LPPD merupakan salah satu langkah antisipasi daerah dalam menentukan kebijakan daerah terutama masalah pelayanan publik dan perkembangan teknologi.

“Peran tekhnologi ini harus banyak dimanfaatkan untuk standar pelayanan minimal, kita akan dorong terus birokrat agar bekerja semakin profesional dan transparan dalam memberikan kebijakan,” pungkasnya. (Den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *