SUKABUMI — Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, mengklaim sarana dan prasarana (Sapras) dalam penanganan pasien viris corona (Covid-19) yang berada di setiap pelayanan kesehatan.
Seperti di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan di rumah sakit, belum memadai. Salah satunya alat pelindung diri (APD) yang sangat minim.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Harun Alrasyid mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi belum memadai dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam penanganan pasien virus corona.
Hal tersebut dapat dilihat dari sangat minimnya jumlah kelengkapan APD bagi tenaga medis agar tidak terpapar virus Covid-19.
“Kita akan upayakan pemenuhannya, termasuk alat pelindungan diri yang ada di setiap pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit rujukan pasien virus corona,” jelas Harun usai melakukan konfrensi pers mengenai update data virus corona di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Waroyong, Kota Sukabumi, kamis (18/3).
Menurutnya, wabah virus corona sangat cepat penyebarannya, bila tidak sigap dan cepat menanggulanginya. Terlebih lagi, WHO dan Presiden RI telah memutuskan virus corona merupakan pandemi.
Dengan status itu, seluruh negara di dunia harus mengantisipasi penyebaran corona. Sementara APD di Kabupaten Sukabumi sangat minim dan itu sangat berisiko bagi tenaga medis terpapar virus corona saat menangani pasien covid 19.
” Iya, tentunya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, harus di penuhi salah satunya harus tercukupinya alat pemenuhun untuk alat pelindungan diri kemudian sarana dan parasarananya lainnya juga sama harus terpenuhi,” timpalnya.
Pihaknya menambahkan, dari semua sarana dan prasarana untuk alat pelindung diri ini, kebanyakan APD yang masih minim adalah ketersediaan stok masker. Meski demikian, Dinas Kesehatan akan berupaya maksimal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada pasien yang terpapar covid 19 ini.
“Sekarang kita kekurangan APD, khususnya pada masker. Tetapi tetap kita akan upayakan maksimal. Karena untuk satu petugas medis dan satu pasien maupun pun mayarakat yang hendak melakukan kunjungan ke rumah sakit, mereka harus menggunakan satu sistem buka tutup.
Iya, intinya KLB atau pasien yang berada di rumah sakit itu, harus dilakukan proses sistem triase gawat darurat medis. Makanya, setiap kebutuhan akan kita upayakan agar terpenuhi,” pungkasnya. (den/d)
