SUKABUMI — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, saat ini tengah fokus menanggulangi masalah sosial dan lingkungan.
Belum lama ini, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menghadiri sosialisasi pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI di Hotel Intecontinental Dago Pakar, Resort Dago Pakar, Kota Bandung.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, kegiatan tersebut diproyeksikan untuk membangun regulasi yang efisien dan epektif. “Meskipun demikian, pendekatan Omnibus Law ini juga harus dicermati supaya peran pemerintah ditiap tingkatan tetap epektif,” kata Marwan.
Menurut Marwan, persoalan lain yang harus dibangun secara seksama adalah ketaatan masyarakat terhadap aturan sehingga konsep masyarakat sadar hukum bisa terwujud.
“Ketaatan kita semua terhadap hukum akan melahirkan tatanan kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera,” paparnya.
Lebih lanjut Marwan mengatakan, masalah sosial dan lingkungan ini menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara menyeluruh.
“Dari segi investasi, setuju tapi masalah sosial dan lingkungan, harus benar-benar dicermati,” ucapnya.
Sementara, dalam menanggulangi masalah sosial dan lingkungan ini tentunya perlu kerjasama yang terjalin baik dengan semua elemen khususnya masyarakat dengan pemerintah sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan.
“Kami harap kesadaran masyarakat akan hukum dapat lebih meningkat lagi kedepannya, sehingga Kabupaten Sukabumi bisa lebih baik,” pungkasnya. (bam/d)
