Wifi Gratis di Setiap RW, Pemkot Bogor Anggarkan Rp1,7 M

Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ft Humas Pemkot Bogor

BOGOR – Banyaknya keluhan masyarakat terkait kuota internet dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan pengadaan wifi publik di setiap RW se-Kota Bogor.

Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor M Taufik mengatakan bahwa kebijakan itu tengah digodok.

Bacaan Lainnya

Dari perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkot Bogor bakal menganggarkan Rp1,7 miliar untuk pengadaan wifi publik di 797 RW.

“Perkiraan anggaran yang dibutuhkan Rp1,7 miliar lah, tapi ini masih kita lakukan perhitungan,” kata Taufik seperti dilansir dari metropolitan (radarbogor.id group), Senin (17/8).

Pihaknya pun akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan Wali Kota Bogor, terkait anggaran yang akan digunakan pada Rabu (19/8) nanti. Alokasinya dari beberapa opsi, bisa dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.

“Kalau usulan dari Bappeda (Badan Perencanaan Daerah, red) pakai dana di BTT, tapi kami mau rapatkan dulu dengan Wali Kota nanti,” kata Taufik.

Ia pun menegaskan wacana pemasangan wifi publik ini berdasarkan hasil kajian dari Dinas Pendidikan (Disdik). Saat beberapa waktu lalu melakukan pendataan, terhadap masyarakat yang tidak mampu membeli kuota untuk kegiatan PJJ.

Selain itu, Diskominfo pun sudah berkoordinasi dengan kelurahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemukiman-pemukiman padat penduduk dan didominasi oleh warga yang tidak mampu. “Nah dari data tersebut lah nanti kami akan memasang wifi di titik mana saja,” jelas Taufik.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah mengatakan seharusnya Pemkot Bogor melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Bogor terkait wacana ini.

Meskipun peruntukan pengadaan wifi untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19, sehingga tidak perlu persetujuan anggota DPRD. Namun, wanita yang akrab disapa Lusi ini, berharap Pemkot mau membahas itu bersama-sama. Selain itu, Lusi juga meminta kepada Pemkot Bogor untuk melakukan kajian terhadap pemasangan wifi publik ini.

“Selama itu untuk penanganan Covid-19 memang diperbolehkan menggunakan BTT, tapi kan kita harus lihat urgensinya dulu,” kata Lusi.

Berdasarkan data Banggar DPRD Kota Bogor, Pemkot Bogor menganggarkan Rp232 miliar untuk penanganan Covid-19 dan disimpan didalam BTT. Selama enam bulan ini, baru terserap Rp62 miliar.

“Jadi memang kami maunya secepatnya ya melakukan pembahasan di APBD Perubahan, jadi kan ada kejelasan anggaran yang sudah digunakan untuk apa saja dan apakah bisa digunakan untuk pengadaan wifi atau tidak,” tutup Lusi. (dil/b/ryn)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *