PKL Keukeuh Mau Jualan di Trotoar Depan Gedung Blok B

  • Whatsapp

BOGOR- Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitaran Blok B kawasan Pasar Kebon Kembang kembali mendatangi Balai Kota Bogor.

Mereka kekeuh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar mengizinkan berjualan kembali di trotoar depan gedung Blok B.

Bacaan Lainnya

Umi Nur (50) mengatakan, kedatangannya ke Balai Kota Bogor yang kedua kalinya ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasinya agar bisa berjualan kembali.

“Cuma satu, pengen jualan lagi disitu kaya dulu, Pengen jualan lagi di (depan) Blok B,” katanya kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Umi mengakui jika sebenarnya Pemkot Bogor melalui Perumda PPJ Kota Bogor sudah memberikan solusi kepada para PKL yang biasa berjualan di depan gedung Blok B. Yakni, memasukan pedagang ke dalam gedung Blok B.

Akan tetapi, kondisi berjualan di dalam gedung Blok B sepi dari pengunjung atau pembeli.

“Sudah diizinkan di Blok B di bawah, tapi di atas aja susah gimana ditarik ke bawah. Kita jamin gak ngalangin dong,” ujarnya.

Diketahui, Perumda PPJ Kota Bogor melarang PKL berjualan di area depan Blok B Pasar Kebon Kembang.

Selain dianggap menghalangi jalan, keberadaan mereka disebut melanggar Perda Tibum Kota Bogor Nomor 1 tahun 2021.

Sementara, untuk mengantisipasi PKL tidak dapat berjualan kembali, Perumda PPJ Kota Bogor memasang sejumlah pot bunga berukuran besar di area depan Blok B.

Sebelumnya, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Muzakkir menanggapi aksi unjuk rasa puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Blok B kawasan Pasar Kebon Kembang di Balaikota Bogor.

Muzakkir menyatakan, upaya pemerintah melakukan penertiban dilakukan sesuai prosedur, serta sudah menawarkan relokasi kepada PKL yang ditertibkan.

“Perumda PPJ melalukan relokasi bukan asal gusur,” kata Muzzakir, Senin (23/8/2021) malam.

Menurutnya, Perumda PPJ telah menyiapkan beberapa alternatif pilihan tempat relokasi yakni di Pasar Blok A, B dan F, dengan kompensasi sewa gratis beberapa bula

“Kita kasih gratis 3 hingga 6 bulan awal sampai mereka jualan baik dan rame pengunjung,” ucapnya.

Penertiban itu, kata dia, terpaksa dilakukan karena Perumda PPJ mendapatkan komplain para pedagang yang berjualan di dalam pasar.

“Alasan sepi, pembeli gak masuk dalam pasar, kumuh, terhalang dan lain-lain. Jadinya pedagang susah untuk bayar service charge ke PPJ karena juga komoditas yang dijual relatif sama dengan PKL,” tambah Muzzakir.

Ia juga menegaskan, penertiban yang dilakukan Pemkot Bogor bukan saat PPKM melainkan sejak awal tahun 2021.

Reporter: Dede
Editor: Rany

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *