BOGOR – Setelah ditetapkannya ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, tampaknya para anggota legislatif Bumi Tegar Beriman ingin mempercepat proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Tata Tertib (Tatib) dewan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhamad Romli mengatakan, target pembentukan AKD sudah ditetapkan harus rampung di awal Oktober. Karena itu, sudah banyak tugas yang menanti para legislator.
“Kita sudah sesuai tahapan. Waktu satu bulan itu bukan berarti kita memperlambat pembentukan,” katanya saat ditemui Metropolitan di gedung DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.
Sesuai hasil musyawarah, nantinya 51 anggota dewan yang terpilih akan mengisi setiap komisi yang ada. Dari empat komisi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor, Komisi II mendapat jatah anggota paling banyak yaitu 15 kursi. Sisanya rata-rata sebelas sampai 12 kursi. Ia menambahkan, Komisi II yang leading sector-nya terkait pendapatan daerah bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Bogor. Semakin banyak orang yang duduk di Komisi II maka akan semakin banyak pula pemikiran yang dituangkan agar menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
“Pendapatan itu bisa dari provinsi, pusat ataupun yang lainnya. Tapi yang harus kita genjot itu adalah sektor PAD. Dengan 15 orang di Komisi II ini diharapkan bisa memperlancar arus pendapatan,” ujarnya.
Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, PAD Kabupaten Bogor yang mencapai Rp2,8 triliun menjadi yang tertinggi di Jawa Barat pada 2018. Atas dasar itulah Romli berharap para anggotanya bekerja maksimal agar bisa meningkatkan lagi tren positif yang dimiliki Bumi Tegar Beriman.
Terkait pemilihan ketua komisi, jelasnya, nanti yang akan memilih adalah anggota komisi itu sendiri, bukan dari pimpinan dewan. Proses pemilihannya bisa dengan voting ataupun musyawarah untuk mencapai mufakat. “Sebetulnya sejam itu selesai untuk AKD, nanti tinggal membuat pansus tatib,” tutupnya. (cr2/c/els/run)
