Komisi IX DPR RI Kunjungi Kota Sukabumi, BPJAMSOSTEK Beri Laporan Positif

  • Whatsapp
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Sukabumi membahas Bantuan Subsidi Upah dan Kartu Prakerja. foto: Fawzy / Radar Sukabumi

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Sebanyak 25 orang anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Sukabumi pada Kamis (18/3/2021). Hal ini terkait dengan evauasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja di wilayah Kota Sukabumi.

Dalam kegiatan ini, hadir pula Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Zainudin, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Sukabumi Diding Ramdani, serta stakeholder terkait seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta Serikat Pekerja Kota Sukabumi.

Bacaan Lainnya

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar sekaligus berasal dari dapil Sukabumi, Hj Dewi Asmara bertindak sebagai kepala rombongan. Menurutnya kunjungan ini untuk mengetahui persoalan terkait pendataan dan penyaluran dua program utama pemerintah di bidang ketenagakerjaan tersebut, BSU dan Kartu Prakerja.

“Hari ini merupakan kunjungan kerja terbanyak dari Komisi IX DPR RI. Dari 51 orang anggota, hadir 29 di Kota Sukabumi. Ini luar biasa. Kami di sini ingin mengetahui hal yang berkaitan dengan bantuan subsidi upah dan kartu prakerja di wilayah Kota Sukabumi,” kata Dewi Asmara dalam sambutannya.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi membenarkan bahwa kunjungan kerja spesifik dari Komisi IX igin mendapatkan informasi dan situasi terkait program BSU dan kartu prakerja. Secara keseluruhan, para aleg komisi IX disebut puas karena mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari pemangku kepentingan terkait.

“Mereka ingin mendapatkan informasi dan mengetahui situasi terkini terkait dua program utama yakni BSU dan kartu prakerja. tadi sudah disampaikan oleh stakeholder terkait yang juga hadir, tidak hanya pemerintah kota, ada juga BPJAMSOSTEK, Himbaram Apindo dan lainnya. Semua menyampaikan fakta dan data di lapangan,” kata Achmad Fahmi.

Dengan pemaparan yang dianggap baik tersebut, Fahmi lantas berharap terjadi perbaikan lagi ke depannya baik dari segi pendataan dan pendistribusian BSU dan Kartu Prakerja. “Kami berharap terjadi perbaikan baik dari pendataan, pendistribusian, baik itu bsu maupun prakerja,” harap Fahmi.

Masih di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengatakan, evaluasi dari Komisi IX berkaitan dengan BSU lantaran menggunakan data ketenagakerajaan dari pihaknya.

“Penyaluran bantuan subisidi upah itu menggunakan data dari BPJAMSOSTEK. Itu kan prinsipnya ada 12,4 juta peserta BPJAMSOSTEK yang diberikan bantuan subsidi upah seniai Rp2,4 juta. Jadi kunjungan ini dalam rangka evaluasi untuk perbaikan dan sebagainya. Kami sih dukung saja,” kata Zainudin.

Dalam pelaksanaannya, kata Zainudin, diperlukan kolaborasi yang sejumlah pihak. Tentu yang paling berperan adalah pemerintah pusat hingga daerah sebagai stakeholder utama.

“Kemudian teman-teman usaha seperti APINDO, Kadin, dan juga teman-temaan serikat. Kolabroasi dari tiga ini penting, terutama bagaimana menghadirkan perlindungan pekerja,” ucap Zainudin.

Dirinya pun menyebutkan sejumlah keuntungan dari kolaborasi dari segi data informasi ketenagakerjaan yang diperlukan dalam hal bantuan subsidi upah. Yakni jika pekerja terlindungi, maka menjadi kredit poin bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kesejahteraan rakyat atau mencegah kemiskinan baru.

Dari sisi pengusaha, dengan sejahteranya para pekerja menandakan produktivitas mengalami kenaikan. Sedangkan dari pihak serikat pekerja, maka hak-hak mereka terpenuhi dengan tepat dan layak.

“Dan kabar baiknya, untuk daya serap bantuan subsidi upah yang menggunakan data dari BPJAMSOSTEK itu tinggi 89,8 persen,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Sukabumi Diding Ramdani menambahkan, data ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK menjadi rujukan dari Kementerian Ketenagakerja untuk program BSU Rp2,4 juta. Pada realisasinya, data tersebut sangat baik sehingga menjadi catatan positif.

“Jadi kriteria datanya by name by adress, NIK, nomor telpon dan nomor rekening. Data tersebut kami kolektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu tahapan yang kami lakukan adalah dengan menghubungi perusahaan untuk dapat memberikan data pekerjanya sesuai dengan Permenaker 14 Tahun 2020,” paparnya.

Lantas apakah BSU akan dilanjutkan pada tahun ini? Diding menjelaskan bahwa pihaknya menunggu instruksi dari pemerintah. Namun pada prinsipnya BPJAMSOSTEK siap hadir untuk memberikan data terkait ketenagakerjaan sesuai dengan program yang digulirkan. “Intinya kami siap. Data kami sudah siap,” tegasnya.

Di akhir acara, BPJAMSOSTEK Sukabumi menyerahkan Santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada empat orang ahli waris. Adapun besarannya mulai dari Rp42 juta hingga Rp134 juta. “Kami dari BPJAMSOSTEK Sukabumi turut berduka cita atas meninggalnya empat orang peserta. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan semoga santunan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk melanjutkan hidup,” tuntas Diding. (izo/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *