AdvetorialKOTA SUKABUMI

Imigrasi Sukabumi Larang WNA Masuk Mulai 2 April 2020

RADAR SUKABUMI – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, telah menetapkan larangan bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Larangan ini, merupakan tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Nurudin mengatakan, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 2 April 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemi Covod-19 berakhir.

“Perlu disampaikan bahwa peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, untuk pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pelarangan sementara pada orang asing yang akan masuk dan beraktifitas dengan berbagai tujuan di wilayah Republik Indonesia,” jelas Nurudin kepada Radar Sukabumi, Kamis (2/4).

Menurutnya, pelarangan ini bersifat sementara saja sampai dengan situasi dipandang kondusif dan dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

Namun demikian ada beberapa kategori yang dikecualikan sehingga orang asing masih dapat masuk kewilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan.

Papan himbauan pencegahan covid 19 di terpasang di pintu masuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.

Seperti orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

“Dari enam kategori yang dikecualikan dapat masuk ke Indonesia setelah memenuhi persyaratan. Yakni, adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara, telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas covid-19, pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia,” paparnya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, juga mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia dengan pengaturan.

Seperti orang asing pemegang izin tinggal kunjungan termasuk bebas visa kunjungan dan Visa on Arrival yang telah berakhir dan atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

“Selain itu, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya,” pungkasnya. (den/radarsukabumi.com)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button