Salah satu tujuan rencana pembangunan gedung-gedung tersebut, adalah untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan pada instansi terkait. Misalnya pembangunan Gedung BPBD. Hal tersebut karena kondisi gedung yang saat ini ditempati sudah tidak memungkinkan. “Untuk Gedung BPBD nanti, akan dibangun tiga lantai, dengan fasilitas parkiran, gedung perkantoran, mes pegawai, dan ruang edukasi,” pungkasnya.
Anggaran APBD 2019 bersumber dari bantuan provinsi atau pemerintah pusat yang tidak terserap, menjadi sorotan wakil rakyat. Salah satunya, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Golkar Yunus Suhandi.
Pihaknya meminta kepada Pemkot Sukabumi, agar permasalahan tersebut tak terulang kembali di tahun 2020 ini.
Meskipun kata Yunus, beberapa permasalahan tersebut, bisa saja dikarenakan anggaran yang datang menjelang penghujung tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk di kerjakan.
Namun, terlepas dari persoalan tersebut, pemkot khususnya semua intnasi harus matang dalam menyusun perencanaannya. “Ada beberapa pekerjaan pembangunan yang tak terserap di tahun 2019 lalu. Untuk itu, ditahun ini anggaran yang bersumber dari DAK, ataupun bantuan dari Provinsi Jabar harus bisa terealisasaikan,” pinta mantan Ketua DPRD Kota SUkabumi ini.
Untuk itu, Yunus berharap, semua intansi bisa merencanakan yang baik, untuk menghindar dari permasalahan tersebut. Terutama, berkaitan dengan pembangunan. Apalagi, evaluasi APBD tahun anggaran 2020 sudah beres dilaksanakan. Jadi, apalagi yang harus ditunggu.
“Jika masalah berkaitan dengan pengadaan barang, langsung saja bisa dilaksanakan. Sehingga, planing pekerjaan pembangunan bisa tuntas sesuai jadwal. Selain itu juga, untuk menghindari permasalahan tidak terserapnya anggaran,” tandasnya.
Tapi lanjut Yunus, disini juga harus ada ketegasan dari pimpinan daerah untuk menggenjot para intansi dalam membuat perencanaan yang baik serta sudah menjadwalkan daftar pekerjaan yang sudah menjadi agenda di tahun ini.
“Setidaknya, setelah tuntas evaluasi APBD tahun 2020, semua proyek yang akan dikerjakan sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) di bulan ini. Sebab, proses lelang dan semacamnya cukup memakan waktu lama. Apalagi kalau terjadi gagal lelang, bisa-bisa tidak terserap lagi,” pungkasnya. (bal)
