BERITA UTAMADPRD JABAR

PT GSI Harus Bertanggungjawab

SUKABUMI – Kasus pungutan liar (pungli) terhadap pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin. Ia meminta, pihak perusahaan dalam hal ini PT Glostar Indonesia (GSI) Cikembar tidak menutup mata akan kasus tersebut.

“Ini bukan sekedar masalah oknum masyarakat dan perusahaan yang bermain. Tapi lebih kepada seolah ada ‘pembiaran’ dari pihak perusahaan. Pihak PT GSI seharusnya jangan seolah menutup mata dan merasa tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan,” tegas Jaenudin kepada Radar Sukabumi, Selasa (10/12).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, secara logika tidak mungkin oknum masyarakat bisa leluasa melakukan tindakan pungli tanpa ada celah yang diberikan perusahaan. Terlepas itu dari oknum atau lainnya.

Loading...

“Sekarang kan seolah sudah jadi rahasiah umum kalau masuk PT GSI, harus melalui orang-orang sekitar perusahaan. Itu artinya, pihak perusahaan juga memberi celah sehingga pungli ini seolah menjadi hal yang legal dilakukan,” tambahnya.

Ia meminta, agar pihak perusahaan dan pemerintah daerah merumuskan formulasi agar kasus serupa tidak terulang. Jangan sampai, keinginan masyarakat untuk mendapat pekerjaan justru harus menerima beban dengan harus mengeluarkan biaya yang tak perlu.

“Kalau perusahaan dan pemerintah serius ingin memberantas pungli, saya kira tidak susah memutus mata rantainya. Tinggal permasalahannya, mau atau tidak memberantas pungli ini. Jangan nanti saling lempar tanggungjawab,” lanjutnya.

Dirinya mengaku, sudah mendapat banyak informasi saat ini di beberapa perusahaan lain selain GSI yang juga melakukan pungli agar bisa bekerja. Dan hal itu pun bisa terjadi di setiap daerah.

“Susahnya mendapat pekerjaan dijadikan celah oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Kasus PT GSI ini sebaiknya dijadikan pintu awal untuk membongkar praktik pungli di perusahaan.

Saya minta pemerintah bisa hadir untuk kepentingan masyarakat. Jangan justru menganggap kasus ini hal sepele,” tambah Jaenudin yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini.

Kalau kasus tersebut terus dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan serius, ia khawatir pungli ini berubah menjadi budaya yang seolah dilegalkan.

“Stop pungli pencaker harus digaungkan. Dan pemerintah juga perusahaan jangan memberikan celah terhadap pungli,” timpalnya.(nur)

Loading...
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button