SUKABUMI– Program kartu tani yang digulirkan Kementerian Pertanian (Kemntan) RI untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi masih menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet. Menurutnya, perhatian pada program tersebut akan terfokus pada sisi efektifitas penyaluran, sehingga kebutuhan petani dalam bercocok tanam bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Kendati demikian, dirinya bersama komisi IV DPR RI melakukan pemantauan beberapa permasalahan lain terkait kartu tani ini.
”Dalam reses ini masih meminta masukan dari masyarakat petani, nelayan, perkebunan, dan stakeholder terkait. Kami ingin mendengar keluhan dan masukan petani misalnya terkait penyaluran kartu tani yang berpengaruh pada penyaluran subsidi pupuk,”ujar Slamet disela-sela reses di Hotel Augusta, belum lama ini.
Ia mengaku, masukan dan keluhan serta temuan di lapangan akan dibahas bersama pada persidangan DPR RI dan diteruskan ke pemerintah pusat. Diharapkan keberadaan kartu tani ini bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya. Apalagi, program kartu tani menjadi prioritas dalam pembangunan bidang pertanian.
“Apa masukan dan keluhan meraka akan kita tampung, terlebih penyaluran kartu tani ini berpengaruh pada penyaluran subsidi pupuk,” terangnya.
Slamet menambahkan, pada dasarnya kartu tani merupakan kartu yang bisa digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya.
Sehingga, kartu tani didorong membawa dampak yang positif bagi semua petani di Indonesia. Khususnya mendapatkan kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Hal ini karena pupuk merupakan komponen penting dalam sebuah pertanian.
“Selain kartu tani kita juga mendorong pembentukan badan pangan untuk segera direalisasikan sesuai amanat Undang-undang tentang pangan,” pungkasnya.
(cr1/rs)
