Netralitas ASN dan Politik Uang Masalah Serius

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi

SUKABUMI – Jelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai indikasi money politic atau politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020. Berdasarkan data terakhir, dua pelanggaran itu menjadi kasus yang cukup banyak pada pesta demokrasi, tak terkecuali di wilayah Jawa Barat.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengatakan, sebanyak delapan kota atau kabupaten di Jawa Barat, akan menggelar Pilkada serentak. Pihaknya, sudah melakukan pemetaan titik kerawanan.

Bacaan Lainnya

“Ya kami sudah melakukan pemetaaan kerawanan ini, salah satunya mengacu pada pilkada sebelumnya. Termasuk, di delapan wilayah itu, acuannya adalah pilkada lima tahun lalu, “jelas Zaki

Saat ini, secara umum dinamika politik di delapan wilayah ini tersebut cukup dinamis. Termasuk indikasi politik uang dan keterlibatan ASN masih menjadi sorotan jajarannya. Dirinya mengatakan, keterlibatan ASN masih pada titik kepentingan jabatan mereka. Jika salah satu calon yang didukung memenangkan pilkada, maka ASN itu ada kaitannya dengan kursi jabatannya. Sehingga, hal itu perlu diwaspadai sejak dini.

“Potensi keterlibatan ASN ini, sangatlah besar. Terutama, bila ada petahana terlibat lagi dalam kontestasi pilkada. Tak hanya keterlibatan ASN, penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung juga potensinya cukup tinggi, “terangnya.

Selain itu juga, dirinya menyebutkan hoax atau informasi bohong yang terjadi pada Pemilu 2019, juga berpotensi mewarnai Pilkada 2020 mendatang. Berdasarkan laporan pada pemilu 2019 pola hoax yang digunakan berbagai macam.

Antara lain video, poster, tangkapan gambar (screenshot), bentuk teks, dan sebagainya. “Pola hoax seperti itu bisa jadi berulang pada pilkada 2020. Ini tentu hal yang diwaspadai,”tukasnya.

Sekadar diketahui, delapan wilayah di Jawa Barat yang menggelar Pilkada serentak di 2020, masing-masing, Kabupaten Indramayu, Cianjur, Pangandaran, Tasikmalaya, Karawang, Kabupaten Sukabumi, Bandung dan Kota Depok. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *