BANDUNG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong seluruh kader terbaiknya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Begitu dikatakan, anggota Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan, saat ditemui dikediamannya, di Jalan Pasir Impun Kabupaten Bandung, Kamis (14/11).
Untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri ada sekitar delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi di Jabar perolehan suara PKS di pemilu serentak kemarin meningkat dari sisi perolehan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Kita nampaknya punya semangat dengan dukungan masyarakat yang sangat bagus dalam pemilu 2019 khususnya di Jabar. Kita mendorong kader PKS maju di semua daerah baik nomer 1 atau 2. Saya yakin ini bisa,” kata Aher sapaan akrabnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menyebut, bahwa para calon yang akan maju di pilkada nanti itu berasal dari kader murni PKS. Hal itu dilakukan untuk menjaga fungsi partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan.
“Di luar kader ya boleh-boleh saja, tapi fungsi partai sebagai kaderisasi kepemimpiann berarti tidak ada kan. Supaya parpol memaksimalkan fungsinya yang hakiki salah satunya untuk menghadirkan pemimpin publik di negeri ini,” tegasnya.
Aher juga berpesan kepada para kepala daerah yang hari ini sedang menjabat di setiap daerahnya, untuk berani maju kembali di Pilkada Serentak tahun 2020 ini. “Bagus kalau maju kembali melanjutkan program yang ada dan yang baru. Wakil silahkan maju lagi, bisa maju dengan pasangan yang lama atau maju jadi nomer satu. Harus berani,” jelasnya.
Keyakinan PKS lanjut Aher, dilihat dari perolehan suara yang semakin meningkat di beberapa daerah. Hal itu menjadi modal PKS untuk menatap pilkada serentak tahun 2020 ini.
“Saya kira PKS sedang disukai oublik, berbagai kalangan, lintas etnis, lintas profesi dan lintas agama. Di Papua PKS disenangi, di NTT juga seperti itu. Fakta sudah menunjukan PKS mendapatkan peningkatan signifikan,” kata Aher.
Selanjutnya kata Aher, PKS membuka diri kepada parpol manapun untuk bisa berkoalisi di pilkada serentak nanti. Persoalan PKS menjadi partai oposisi di pemerintahan Jokowi hari ini, tidak akan menutup koalisi PKS dengan partai-partai pendukung pemerintah.
“Sekarang di PKS tidak ada menteri di pemerintahan Jokowi, tapi di daerah ya berkoalisi, bebas bisa dengan Nasdem, Gerindra yang sudah lama akrab atau dengan PDIP. Saya harap terbuka dan punya kesepahaman visi misi, hati, chemistry, antar kader di lapangan,” pungkasnya. (yud/rmol)
