SUKABUMI – Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Sukabumi berjalan alot. Bahkan, dua partai pemenang yakni PKS dan Demokrat dan satu partai lagi PAN, memilih walk out dari rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Juanda, Kota Sukabumi, Jumat (11/10).
Tidak hanya itu, penjadwalan rapat paripurna pembentukan AKD Kota Sukabumi melar. Yang seharusnya dilakukan pada sore hari pukul 14.30 WIB, di jadwal ulang pada pukul 19.30. WIB. Pantauan Radar Sukabumi, rapat paripurna penjadwalan kedua juga kembali ngaret. Semestinya dijadwalkan pukul 19.30 WIB, tapi sampai puk 21.30 belum juga dilaksanakan.
Informasi yang dihimpun, ternyata belum ada kesepakatan diantara fraksi-fraksi dalam menentukan Pimpinan di AKD. Bahkan, ada beberapa fraksi yang belum menyerahkan anggotanya disetiap AKD.
Menanggapi Hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat, Henry Slamet mengaku pihaknya belum siap untuk memberikan komposisi anggotanya untuk dimasukan ke AKD.
“Kita kan harus berbicara dulu dengan ketua partai dan mengkomunikasi ke DPD untuk menentukan posisi anggota kami di AKD. Kami menolak karena waktunya mepet. Dan kami minta ditunda,” ujarnya.
Bahkan dalam penentuan Pimpinan AKD, kata Henry yang merupakan ketua Fraksi Demokrat ini, pihaknya tidak diajak musyawarah terlebih dahulu. Padahal semestinya, semua fraksi itu diajak mursyawarah untuk menentukan Pimpinan AKD.
“Saya tidak diajak bicara. Tidak ada undangan ke saya selaku fraksi. Ini lembaga DPRD yang kolektif kolegia, tidak bisa berjalan sendiri,” kesalnya.
Bahkan dijelaskan oleh Henry, mengacu pada pasal 427E Undang undang nomor 2 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD, pimpinan AKD itu ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proposional menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi.
“Nah itu sudah jelas. Kita lihat dulu anggota fraksi dan bagi sesuai perimbangan jumlah fraksi. Misalnya Gerindra, kasih pimpinan AKD, Golkar kasih, PKS kasih dan seterusnya,” bebernya.
Sementara itu, ketua Fraksi PKS, Lukmansyah mengatakan pihaknya belum siap untuk menyerahkan usulan fraksi di AKD. “Kami sudah meminta waktu dua hari untuk menyerahkan usulan kami. rapat pembentukan ini terlalu prematur,” ungkapnya.
Menurutnya, ini merupakan lembaga pemerintah yang semestinya undangan rapat paripurna bisa lebih awal dari jadwal. Pihaknya mengendus adanya konspirasi yang tidak sehat.
“Jadwal pertama rapat pukul 14.30 WIB, tapi undangan ke saya pukul 14.40 WIB. Ini lembaga sudah tidak sehat dan melalui WhatsApp lagi undangannya,” jelasnya.
Sementara itu, ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gagan Rachman mengatakan kinerja DPRD ini ditunggu oleh masyarakat. Dan pembentukan AKD merupakan tahapan untuk memulai dalam menjalankan kinerja DPRD.
“Dua fraksi itu merupakan pengusung pemerintah. Tapi kenapa jadi menghambat DPRD untuk bersinergi dengan pemerintah,” katanya.
Meskipun sempat diskors beberapa kali, rapat paripurna penetapan AKD kembali dilanjutkan pada Pukul 23.30 WIB. Meskipun tanpa PKS, Demokrat dan PAN, penetapan AKD tetap berjalan. (lengkapnya lihat grafis).(bal)
