Pemerintah Kota SukabumiSukabumi

Belanja APBD 2019 Kota Sukabumi Terserap 14 persen, Sampai Oktober

SUKABUMI – Belanja Modal Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Sukabumi sampai dengan akhir Oktober 2019 hanya terserap 14 persen. Hal tersebut lantaran banyaknya anggaran kegiatan yang tidak terserap oleh beberapa intansi akibat gagal lelang.

Sehingga pemerintah tidak bisa mencairkan anggaran tersebut yang sudah masuk APBD 2019. “Ya tingkat penyerapan hingga triwulan IV ini sangat rendah. Beberapa perangkat daerah terkendala dalam proses penyerapan anggan yang disediakan oleh APBD,” ujar Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Yayat Hidayat saat dihubungi Wartawan, kemarin ( 27/10).

Anggaran yang tidak terserap itu seperti halnya, pada dana bantuan Pemprov (Banprov) Jabar dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Salah satu proyek dari DAK yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang adalah pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk. Sedangkan dari Banprov yang gagal salah satunya yakni penataan Lapang Merdeka dan Alun-alun.

“Kami sebagai penyalur dana untuk SKPD akan mengurus pencairan ke provinsi atau pusat jika proses lelang telah dapat diselesaikan sesuai prosedur. Misalnya untuk dana Banprov yang telah selesai lelangnya, kami akan mengurus pencairannya ke provinsi,” terang dia.

Tidak hanya itu, pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sebelum proses pencairan, perangkat daerah harus menyampaikan laporan dahulu terkait lelang sebelum pengurusan pencairan dananya. Kalau terjadi gagal dalam pelelangan atau terjadi kendala teknis, pihaknya tidak dapat mengurus pencairannya ke pusat. ” Akibatnya status proyek tersebut tidak terserap anggarannya,” tambahnya.

Tingkat penyerapan anggaran sebesar 14 persen itu, aku Yayat, belum termasuk belanja modal pengadaan tanah untuk pusat pemerintahan di Kecamatan Cibeureum yang dianggarkan sebesar Rp11,3 miliar. ” Tentunya kalau anggaran untuk pembelian tanah dimasukkan ke dalam dana yang telah dibelanjakan, tingkat penyerapan anggaran bisa lebih tinggi,” akunya.

Ditambahkannya, belanja modal ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Jika memang tingkat penyerapannya rendah, masyarakat tidak bisa menikmati hasil kegiatan dari anggaran belanja modal yang sudah disediakan. ” Selain pembangunan fisik, yang masuk ke dalam belanja modal diantaranya pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan untuk puskesmas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala BPBJ Pemkot Sukabumi Fahrurrazi, adapun protek yang mengalami kegagalan dari bantuan provinsi yakni belanja pengadaan konstruksi hardscape alun-alun tahap 1 , Pembangunan pendestrian integrasi Lapang Merdeka Kota Sukabum dan Penataan Lapang Merdeka.

” Kalau untuk penataan Lapang Merdeka itu belum ada pengajuan ke BPJB untuk di tenderkan. Sedangkan pentaan alun -alun itu gagal dilelangkan karena Pengguna Anggaran di dinas tersebut membatalkan lelang karena alasan waktu,” ujarnya. (bal)

Tags

Tinggalkan Balasan