JAKARTA – Pimpinan MPR dan DPR bersama Polda Metro Jaya serta Kodam Jaya melakukan rapat gabungan, Senin (14/10) kemarin. Rapat tersebut berkaitan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi persnya mengatakan, rapat gabungan ini untuk mengawal keamanan saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Minggu (20/10) mendatang. “Prinsipnya kami siap bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak keamanan agar pelaksanaan pelantikan pres dan wapres dapat berjalan lancar,” kata Puan di Gedung DPR, Senin (14/10) kemarin.
Puan menjelaskan, sekira 30 ribu personel TNI dan Polri akan diterjunkan untuk pengamanan saat pelantikan. Semuanya akan dibagi tugas dalam melakukan penyiagaan. “Nanti akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur, sehingga bisa berjalan dengan baik,” jelasya.
Terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, mulai hari ini 15-20 Oktober, tidak boleh ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan parlemen Indonesia. Jika ada pihak-pihak yang meminta izin ke Polda Metro Jaya untuk melakukan penyampaian pendapat, maka Korps Bhayangkara tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa.
“Apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikam surat tanda penerimaan terkait itu,” tegas Gatot.
Menurut dia, unjuk rasa baru bisa dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2019. Atau usai pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024. “Ini sampai tanggal 20 kita bicaranya, ini diskresi kepolisian,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan, apabila ada yang melakukan unjuk rasa di sekitaran gedung parlemen, maka itu tindakan ilegal. Sebab, tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya.
“Karena itu kita sudah menyiapkan paramater di sekitar gedung MPR, DPR pengamanan seperti menghadapi unjuk rasa berapa waktu lalu,” ungkapnya.
Eko mengimbau kepada masyarakat menyaksikan momen sakral pelantikan kepala negara tersebut secara khidmat. Sebab pada pelantikan itu akan dihadiri 17 pimpinan dari negara sahabat, kemudian para duta besar, dan sembilan utusan khusus. “Mari tunjukkan Indonesia sebagai bangsa beradab dan ramah,” pungkasnya. (jpg)
