CIKOLE– Pemerintah Kota Sukabumi mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi mengentaskan kawasan kumuh di Kota Sukabumi. Karena memang, tanpa partisipasi dan peran aktif dari masyarakat kawasan kumuh di Kota Sukabumi cukup sulit untuk dihilangkan.
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, pengentasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi bukan hanya merupakan urusan pemerintah semata. Maka dari itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi.
“Perlu difahami, pengentasan kawasan kumuh ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat secara umum, dunia usaha hingga duni pendidikan pun harus terlibat, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja,” ungkap Fahmi kepada Radar Sukabumi dalam acara Lokakarya program Kota tanpa kumuh (Kotaku) Kota Sukabumi tahun 2019, kemarin (10/10).
Sejauh ini, sebut Fahmi dari data kawasan kumuh di Kota Sukabumi seluas 139 hektar pada 2015 lalu, saat ini kawasan kumuh hanya menyisakan 32 hektar. Artinya, berbagai intervensi program pengentasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi cukup berjalan denganh baik.
“Sejauh ini cukup baik, pengurangan kawasan kumuh dari tahun ketahun cukup besar. Bahkan, pada tahun ini pun kawasan kumuh terus dikurangi melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), targetnya dimasa kepemimpinan kami kawasan kumuh di Kota Sukabumi hilang,” imbuhnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Rudi Djuansyah menambahkan, pada progam Kotaku terdapat dua jenis cara pengentasan kawasan kumuh, pertama skala permukiman dan skala kawasan. Ditahun ini, untuk skala permukiman Kota Sukabumi mendapat anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai lima miliar rupiah.
“Pengentasan kawasan kumuh skala pemukiman tahun ini ada dilima kelurahan, sedangkan skala kawasan penataan sungai Cipelang. Adapun target Kota Sukabumi untuk nol kawasan kumuh yakni pada 2020 yang akan datang,” pungkasnya. (upi/d)
