BOGOR

Pemekaran Bogor Timur Direstui DPRD Jawa Barat

BOGOR – Meksipun belum disahkan dalam paripurna, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan sepakat dengan usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur, yang ingin lepas dari Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat membenarkan hal tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, DPRD Provinsi Jabar melalui masing-masing fraksi yang mewakili daerah pemilihan (dapil) masing-masing, mendukung percepatan pembentukan DOB di provinsi Jabar.

“Ini agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik. Namun pembentukan DOB ini harus tetap didasarkan pada pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang – undangan dan dilandasi pada kajian akademis yang obyektif,” kata mantan calon wali kota Bogor itu.

Pada Radar Bogor ia menerangkan, DPRD Provinsi Jawa Barat juga akan mendorong gubernur, Ridwan Kamil, untuk segera melakukan kajian yang komperhensif terhadap kebutuhan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya ada di wilayah Provinsi Jabar.

Pemekaran Kabupaten Sukabumi Semakin Terang

Sehingga, hal itu dapat diketahui mana daerah yang perlu diprioritaskan untuk dimekarkan. Diluar itu, kata Ru’yat, pihaknya mendukung pencabutan moratorium pembentukan DOB yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat.

Ia mengaku, pihaknya akan melakukan komunikasi serius dengan gubernur hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan hal itu. Terutama, lobi – lobi poltik dengan para wakil rakyat di Senayan sana.

“Agar persetujuan terhadap usulan Provinsi Jawa Barat untuk pembentukan DOB yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dapat segera direalisasikan,” sambungnya pada Radar Bogor.

Ru’yat mengatakan, DPRD Provinsi Jabar juga sudah melakukan kemufakatan dengan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP-DOB). Dimana forum tersebut juga ditingkatkan dalam peningkatan anggarannya. “(DOB) Ini akan menjadi program prioritas kami di DPRD Provinsi Jabar,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Presidium Pemekaran Bogor Timur, Alhafiz Rana menambahkan, dukungan dari DPRD Jabar terhadap percepatan DOB diharapkan bukan hanya janji semata. Apalagi untuk mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium DOB.

“Kami bersyukur DPRD Jabar memasukkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DOB menjadi usulan Raperda skala prioritas 2020. Kami juga sepakat untuk mendorong fasilitasi penganggaran forum dan mengawal dukungan aspirasi pemekaran DOB di Jabar ke Komisi II DPR RI dan Kemendagri Direktorat Otonomi Daerah (Otda),” tambahnya. (dka/c)

acnt? =1570425787399&did=21&tag=asia&r=https%253A%252F%252Fradarsukabumi.com%252Fwp admin%252Fpost new.php&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64%3B%20rv%3A69.0)%20Gecko%2F20100101%20Firefox%2F69 - Pemekaran Bogor Timur Direstui DPRD Jawa Barat

Tags

Tinggalkan Balasan