Hasim Adnan Dukung Buwas Potong Penyunat Anggaran BPNT

Hasim Adnan, anggota DPRD Jawa Barat

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menyatakan bahwa ada sekira Rp 5 triliun anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselewengkan tiap tahunnya. Pernyataan ini pun direspons oleh Anggota DPRD Prvovinsi Jawa Barat, Hasim Adnan.

Legislator berasal dari Sukabumi itu menegaskan bahwa dirinya mendukung pernyataan dan tindakan Buwas tersebut.

Bacaan Lainnya

“Saya termasuk orang yang mendukung Buwas untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini melakukan penyelewengan program BPNT,” kata Hasim kepada Radarsukabumi.com, Senin (30/9/2019).

Sebagaimana diberitakan, Buwas menyebut ada penyelewengan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya disalurkan dalam bentuk beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), senilai Rp 5 triliun. Dana yang dikorupsi itu mencapai sekitar 25 persen dari total uang yang dianggarkan pemerintah, yaitu sebesar Rp 20,1 triliun untuk tahun 2019.

“Beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan teman-teman dari Forum Asosiasi Bumdes Kabupaten Sukabumi. Salah satu di antaranya bercerita bahwa beras (BPNT) yang didistribusikan untuk warga miskin memang kualitasnya di bawah standar,” tandas Hasim.

Menurut Hasim, dari informasi yang didapatnya itu kemudian digali siapa saja yang menjadi aktor intelektual dan eksekutor lapangannya. Lalu dimintakan juga terkait solusi ke depannya agar celah orang berbuat dzolim dengan menyunat anggaran BPNT bisa diantisipasi.

“Hasil hearing saya dengan jaringan basis konstituen di tingkat akar rumput, menunjukan bagaimana sekelompok orang yang menguasai jaringan distribusi beras, berkolaborasi dengan oknum-oknum tertentu mengeruk keuntungan di luar batas kewajaran, sehingga mengorbankan para penerima bantuan,” jelas pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut Hasim menjelaskan bahwa ada banyak modus yang dijalankan agar skema penyelewengan anggaran BPNT tersebut berjalan mulus. Salah satunya adalah dengan cara intimidatif baik kepada pihak penyalur di tingkat desa maupun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Menurut hemat saya, agar program BPNT tidak mudah diselewengkan seperti yang sudah-sudah, salah satu cara yang efektif adalah partisipasi masyarakat di level desa menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga dan memastikan agar program BPNT ini sesuai dengan harapan dan tepat sasaran,” saran Sekretaris Fraksi Partai Kebamgkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Hasim menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah penyelewengan dalam bentuk penurunan kualitas dan jenis beras yang diterima KPM tersebut, mengingat faktor ini yang bisa membuat orang-orang yang selama ini menyunat anggaran BPNT berpikir ulang untuk kembali melakukan tindakan yang merugikan KPM.

“Jika partisipasi masyarakat di tingkat desa rendah, maka di sinilah peran pressure group sangat diharapkan, untuk bisa melakukan upaya-upaya pendampingan, guna melahirkan person-person yang memiliki keberanian pasang badan untuk melindungi rakyat kecil yang rentan jadi korban,” pinta lelaki yang punya pengalaman di bidang advokasi masyarakat sipil ini.

Lebih jauh Hasim mengingatkan pentingnya keberadaan kelompok pressure group ini benar-benar terorganisir secara baik. Karena bila tidak, maka akan sangat mudah dipatahkan oleh mereka yang berbuat kebatilan.

“Al-haq bila nidzom yaghlibuhu al-bathil binidzom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Demikian kata Sahabat Ali Karromallahu Wajhah,” tutup Hasim.

(izo/rs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *