SUKABUMI

KPK Terancam Tersandera, Desak Presiden Tak Keluarkan Surpres

JAKARTA – Rencana revisi Undang-Undang KPK mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk pembahas perubahan UU. Seharusnya yang mendesak dirubah adalah UU Tipikor.

Penolakan revisi UU KPK disuarakan ratusan pegawai komisi antirasuah. Kemarin (6/9), mereka berkumpul di depan Gedung Merah Putih KPK. Kompak mengenakan pakaian hitam-hitam, mereka melakukan aksi “belasungkawa” sekaligus menyuarakan perlawanan terhadap rencana revisi UU KPK oleh DPR. Mereka juga membentuk rantai manusia sebagai simbol melindungi KPK dari upaya pelemahan melalui revisi UU dan pemilihan capim bermasalah.

Pegawai bersama-sama mengangkat poster berisi suara-suara menolak pelemahan KPK. “Presiden Abdurrahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati melahirkan KPK, dan Presiden SBY melindungi KPK. Jangan sampai berhenti di era Presiden Joko Widodo!” seru salah satu pegawai yang menjadi orator.

Dalam aksi tersebut, para pimpinan KPK dan penyidik juga turut ambil bagian. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, poin-poin perubahan dalam revisi UU tersebut tidak sesuai dengan Piagam Antikorupsi PBB. Dalam piagam tersebut, dan juga telah tertuang dalam UU saat ini, adalah tidak adanya pengaruh kekuasaan mana pun. Harus independen.

Aksi kemarin, lanjut Saut, adalah untuk memperjuangkan kembali poin-poin yang sudah disepakati lembaga antikorupsi di dunia dalam Piagam PBB. UU KPK sendiri sudah relevan. Justru yang perlu direvisi adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Yang perlu diubah supaya in line dengan Piagam PBB adalah UU Tipikor kita,” tegasnya kemarin.

Saut menjelaskan bahwa masih ada poin-poin dalam Piagam PBB yang belum tertuang dalam UU Tipikor. Termasuk di dalamnya adalah mempertegas prosedur asset recovery dan menyentuh penindakan terhadap korupsi di private sector.

Saut sendiri pernah menyetujui revisi UU KPK pada tahun 2015 yang salah satunya memberlakukan surat perintah pemberhentian penyidikan. Namun, kali ini dia menilai perubahan UU memang sengaja dilakukan untuk menghilangkan independensi lembaga antirasuah itu sendiri. “Revisi itu kita minta kalau memperkuat. Kalau memperlemah, kita tolak!” dalihnya.

Terkait surpres, Saut mengklaim bahwa pimpinan KPK sudah mengirim surat ke Presiden kemarin pagi. KPK menghargai kerja DPR sebagai lawmaker, namun meminta juga Presiden mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis, dan juridis formal pembuatan atau revisi UU sebelum menyetujuinya. “Kita kirim surat tadi ke Presiden, mudah-mudahan dengan kewenangannya bisa melaksanakan (masukan KPK)”, lanjutnya.

Novel Baswedan sendiri tidak banyak berkomentar. Menurutnya, argumen yang disampaikan Saut sudah mewakili KPK secara keseluruhan. “Intinya kita ingin KPK diperkuat bukan diperlemah. Ini kita kita lihat yang sekarang dilakukan adalah upaya pelemahan,” ujarnya singkat.

Aktivis dan pengamat dari Indonesian Corruption Watch (ICW) secara gamblang menyebutkan revisi UU sebagai upaya menghancurkan KPK. Secara tertulis, mereka merinci masalah-masalah yang harus dikritisi dari draft revisi UU tersebut. Mulai dari penggerogotan independensi KPK sampai susunan draft yang terkesan dibuat tergesa-gesa.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan beberapa kemunduran yang bakal terjadi jika revisi ini dilanjutkan. Antara lain, keberadaan dewan pengawas. Ini memperpanjang birokrasi di KPK sekaligus menjadi pintu baru bagi intervensi dari pihak-pihak lain.

Sebab, pemilihannya bakal serupa dengan pimpinan KPK, yang saat ini notabene juga banyak masalah. “Mekanisme pembentukan Dewan Pengawas ini bermula dari usul Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan dari DPR,” jelas Kurnia.

Dia juga mempertanyakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang berkali-kali diusulkan. Sebelumnya, pada 2015, wacana ini sudah sempat muncul. Namun mendapat penolakan keras dan kemudian tidak dilaksanakan.

Bahkan, isu tersebut beberapa kali muncul pada 2003, 2006, dan 2010. Tidak pernah dilaksanakan juga. “Harusnya DPR paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK,” lanjutnya.

Kalau jadi, SP3 akan jadi opsi pertama untuk menghambat penanganan kasus. Kemudian harus adanya izin penyadapan ke dewan pengawas, pembatasan setahun untuk penanganan sebuah perkara, tidak bisa mengangkat penyidik independen, sampai tidak bolehnya membuka kantor perwakilan KPK di wilayah-wilayah. Ditambah lagi, masukan agar pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.

Bagi Kurnia, ini menutup kesempatan bagi calon pimpinan muda yang berintegritas dan punya kualifikasi menjadi pimpinan. Tapi, yang paling krusial adalah, hambatan-hambatan itu jadi pintu keluar yang makin lebar bagi koruptor. “Bayangkan, jika UU ini disahkan, para pelaku korupsi akan makin mudah lepas dari jerat hukum,” jelasnya

Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, Presiden Jokowi tidak perlu merespons usulan DPR terkait dengan Revisi UU KPK. Itu penting untuk menunjukan komitmen presiden terhadap upaya untuk memberantas korupsi. ”Makanya saya minta presiden jangan memberikan respons,” ungkap dia kepada Jawa Pos. Langkah tersebut bisa ditunjukan dengan tidak memberikan surpres.

Apabila presiden merespons, lanjut Erwin, dia khawatir DPR merasa dapat dukungan dari presiden. ”Saya minta presiden jangan memberikan surat respons terhadap masukan yang diminta oleh DPR,” imbuhnya. Desakan tersebut disampaikan oleh Erwin lantaran dia melihat langkah-langkah yang diambil oleh DPR berbahaya. Sebab, agenda pelemahan KPK bukan kali pertama digulirkan oleh legislator di Senayan.

Erwin menyatakan, agenda melemahkan KPK bukan hal baru. Sudah lama agenda itu ada. ”Saya pikir DPR terancam dengan kehadiran KPK,” ujarnya. Sebabnya tidak lain karena banyak di antara mereka harus berurusan dengan KPK. Karena itu, dia juga tidak menapik soal kemungkinan Revisi UU KPK dilakukan untuk menyelamatkan anggota DPR yang statusnya masih tersangka. ”Saya lihat kemungkinan itu ada,” imbuh dia.

Karena itu, DPR kembali menggulirkan agenda pelemahan KPK. Di samping keinginan merevisi UU KPK, Erwin menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang punya masalah dan tidak suka terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. ”Pihak-pihak besar,” kata dia. Mereka, lanjutnya, mencoba melemahkan KPK melalui DPR. Untuk itu, niat jahat tersebut tidak boleh diteruskan. Caranya, presiden tidak mengirim surpres kepada DPR.

Bukan hanya usulan DPR yang bermasalah, Erwin menyebutkan bahwa sejak awal usulan DPR tersebut sudah bermasalah. Sebab, niat mereka merevisi UU KPK cacat secara formal. ”Karena dalam prolegnas tahunan itu tidak masuk,” ucap dia. Selain itu, langkah yang dilakukan DPR juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lantaran sudah cacat secara formal, Erwin menyatakan, tidak mungkin usulan DPR dibahas. Untuk itu, dia mendesak supaya presiden mengambil sikap tegas dengan tidak mengirimkan supres. ”Dalam prosesnya kan harus ada kesepakatan kedua pihak. DPR dan presiden,” imbuhnya. Dalam hal ini, dia menilai bahwa presiden tidak perlu merespons usulan yang diajukan oleh DPR.

Desakan untuk tidak menerbitkan surpres demi batalnya revisi UU KPK mendapat tanggapan dari istana. Tenaga ahli utama bidang hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan Ifdhal Kasim mengatakan prosesnya belum sejauh itu. Sebab, untuk menerbitkan Surpres, presiden harus memberikan persetujuan atas dilakukannya revisi UU KPK.

Padahal, lanjut dia, istana belum mendapatkan draf revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. “Belum bisa direspons karena pemerintah belum mendapat bahannya,” ujar mantan Ketua Komnas HAM itu di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Jika sudah diterima, apakah istana akan menolak? Ifdhal enggan memberi kepastian. Sebab, Daftar inventarisir masalah (DIM) juga belum dibahas. Yang pasti, sikap presiden saat ini masih menunggu inisiatif dari DPR. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir. Sebab, pemerintah belum memberikan persetujuan.

“Harusnya kekhawatiran itu tidak diperlukan. Karena pemerintah sendiri belum merespons, belum memberi pandangan umum,” imbuhnya. Meski ada kesan terburu-buru, Ifdhal memprediksi, proses pembahasannya masih akan panjang.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo masih belum mau berkomentar banyak terkait usulan revisi UU KPK. Sebab, dia belum membaca drafnya. “Kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Boyolali, kemarin.

Yang pasti, kata Jokowi, kalaupun ada revisi terhadap UU KPK, maka semangatnya harus memperkuat. “Saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, surpres belum diterima DPR, karena pihaknya juga belum mengirim surat ke presiden. Surat dari DPR berisikan draf RUU KPK yang diusulkan dewan. “Surat ke presiden sedang kami koreksi,” ucap dia kepada Jawa Pos. Ia akan secepatnya mengirimkannya ke presiden.

Poin-Poin Penting Revisi UU KPK

Status lembaga dan pegawai KPK

  • Pasal 1 ayat (7) disebutkan, pegawai KPK adalah pegawai sipil dan pegawai pemerintah.
  • Pasal 3 dijelaskan, KPK merupakan lembaga pemerintah pusat yang dalam melakukan tugasnya bersifat independen.

Penyadapan

  • Pasal 12 ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan
  • Pasal 12B, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas

Dewan Pengawas

  • Pasal 37A ayat (1) disebutkan, dalam rangka mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK dibentuk dewan pengawas. Ayat (3), anggota dewan pengawas berjumlah lima orang
  • Pasal 37B ayat (1) huruf a, dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Huruf b, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Huruf c, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Huruf d, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Huruf e, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai. Huruf f, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Kewenangan SP3

  • Pasal 40 ayat (1), KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Perjalanan Upaya Revisi UU KPK

  • Upaya merivisi UU KPK sudah dimulai sejak Oktober 2010 yang dilakukan Komisi III
  • Pada Januari 2011, revisi UU KPK kembali disuarakan, dengan menyusun naskah akademik
  • Pada Februari 2012, Baleg DPR RI menyampaikan naskah revisi UU KPK. Namun, Presiden SBY tidak sepakat, sehingga dihentikan
  • Usulan revisi muncul lagi pada 2015. Keluar surat keputusan prolegnas yang salah satunya RUU KPK. Namun, prosesnya tidak dilanjutkan.
  • Pada 2016, revisi UU KPK masuk lagi dalam prolegnas prioritas
  • Pada 2017, dibentuk pansus KPK dan muncul usulan revisi UU KPK
  • Pada 5 September 2019, revisi UU KPK disepakati dalam rapat paripurna sebagai RUU inisiatif DPR.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

(lum/deb/far/syn)

Tags

Tinggalkan Balasan