BANDUNG, RADARSUKABUMI.com – Rencana pemindahan ibu kota negara yang diinisiasi Presiden Joko Widodo menginspirasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia berencana menggantikan Kota Bandung sebagai Ibu kota Jawa Barat. Rencana pemindahan itu ia sebut sedang dalam kajian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar pada rapat paripurna. Terlebih, alasan dari rencana itu diklaim rasional.
“Rencana (pemindahan Ibu Kota Jabar) sedang dikaji dulu di beberapa lokasi. Kajiannya dilakukan enam bulan ke depan,” kata Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/8). Ada beberapa elemen yang yang dipertimbangkan wilayah mana yang akan dipilih menjadi pengganti Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Di antaranya tingkat risiko bencana, aksesibilitas, tingkat ekonomi, hingga ketersediaan air.
Ia menyatakan, alasan rencana itu tidak berbeda dengan Joko Widodo. Kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berada dalam satu kawasan. Hal ini ia nilai bisa menghambat produktivitas program dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). “Secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan,” terang Emil.
Sejauh ini ada tiga wilayah yang bisa dipilih untuk merealisasikan rencana tersebut. Yakni, Tegalluar, Kabupaten Bandung; Walini, Kabupaten Bandung Barat; atau di wilayah Kabupaten Majalengka. Meski belum secara eksplisit menjelaskan alasannya, namun ketiga wilayah itu memang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan ekonomi baru. Tegalluar dan Walini merupakan wilayah yang dilaui Kereta Cepat Bandung-Jakarta.
Sedangkan Majalengka, ditargetkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melingkupi kawasan Cirebon dan Patimban. Apalagi di Majalengka, sudah dibangun bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan akan dikembangkan Aero City. “Terbuka untuk wilayah lain sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu (yang dipertimbangkan),” jelas dia.
Dihubungi secara terpisah, Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengungkapkan, keinginan Pemprov Jawa Barat untuk memindahkan ibu kota provinsi tidak ada sisi urgensinya. Bandung kata dia, masih tepat untuk menjadi pusat pemerintahan saat ini. Menurutnya, pemerintah daerah lebih baik memperbaiki infrastruktur Kota Bandung dan beberapa kabupaten lainya di Jawa Barat. Disebutkanya seperti menyediakan infrastruktur yang ramah untuk pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik yang terintegrasi dan lain sebagainya.
“Jadi harus fokus pada percepatan pembangunan kabupaten/kota di Jawa Barat agar Sumber Daya Manusia (SDM) lebih unggul,” ujar Nirwono saat dihubungi, kemarin (29/8). Disinggung soal, adanya wacana pemekaran daerah dan pembentukan provinsi Bogor Raya, Nirwono menyebut, wacana tersebut tidak perlu disetujui. Lantaran masih belum ada sisi urgensinya. “Pembentukan daerah baru tidak harus dilakukan sekarang dan tidak perlu lah ada wacana itu,” tandasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Dadi Rohanadi mengatakan, wacana tersebut memang sudah diketahui, namun yang disayangkan adalah tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dengan anggota DPRD Jawa Barat. “Ini kan wacana dari gubernur sendiri. Kita sejak awal tidak diajak bicara harusnya ngobrol dulu,” ujar Dadi saat dihubungi, kemarin (29/8). Menurutnya, pihaknya tidak menolak soal wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat tersebut, namun tidak juga menyetujuinya, lantaran belum adanya itikad baik Gubernur untuk mendiskusikan soal wacana itu kepada DPRD Jawa Barat.
Bahkan, dikatakan dia, wacana Gubernur Jawa Barat memindahkan ibu kota, termasuk hal yang latah, mengingat saat ini Presiden Joko Widodo hendak memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Gubernur jangan latah, karena presiden ingin pindahin ibu kota negara, kemudian pak Ridwan Kamil latah juga ingin seperti itu,”ungkapnya.
Namun Dadi mempersilahkan wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat untuk dikaji lebih dahulu, sehingga terkesan tidak hanya atas dasar keinginan gubernur semata. Ditambah pembangunan ibu kota baru juga menggunakan APBD Jawa Barat.
“Terpenting intinya, DPRD Jawa Barat mengamanatkan, silahkan dikaji lebih dulu tidak asal keinginan semata, karena melibatkan APBD provinsi yang jumlahnya tidak sedikit,” jelasnya. ”Terkesan terburu-buru, jangan terlalu dipaksakan pada tahun ini,” pungkasnya.
(azs)
