KESEHATANSUKABUMI

Iuran BPJS Kesehatan Makin Mahal

SUKABUMI — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menanggapi usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kenaikan iuran bagi seluruh jenis peserta atau penerima layanan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat setelah adanya temuan audit dari BPKP terhadap BPJS Kesehatan, ditemukan adanya devisit pada program ini. Dimana yang jumlahnya tidak sesuai sebesar devisit karena iuran selama ini underprice atau iuran diskon.

“Skema iuran baru ini, sudah kita fikirkan baik-baik. Karena memang, sesuia dengan audit BPKP kemarin saat menggelar rapat gabungan di Komsi IX dan XI, ada beberapa devisit yang kita benahi,” terangnya saat ditemui awak media disela-sela kunjungannya ke Sukabumi, kemarin (28/8).

Fahmi yang saat itu juga didampingi Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengklaim sebenernya tak ada kenaikan. Hanya saja, harga iuran selama ini merupakan harga diskon.

Pasalnya di 2015-2016, pihaknya sudah menghitung berdasarkan hitungan berbasis akademik aktuaria. Dimana, waktu itu sudah diputuskan iuran kelas III yang seharusnya Rp53.000, diputuskan menjadi Rp25.500.

Artinya, sudah mendapat diskon Rp7500. Kemudian kelas II, seharusnya Rp63.000 diputuskan menjadi Rp51.000 artinya ada diskon lagi sebesar Rp 12.000. Sementara Kelas I, saat itu iurannya masih sesuai dan pemerintah menutup iuran diskon tersebut dengan suntikan dana tambahan.

“Karena waktu itu masih dalam tahap peluncuran, sehingga kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari BPJS Kesehatan. Semakin kesini, kami berharap semangat masyarakat dengan adanya program ini terus berkelanjutan,” ucap Fahmi.

Ia mengatakan, setiap harinya sebanyak 64.800 orang yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan. Artinya, dalam jangka satu tahun di 2018, dari data sebanyak 233 juta masyarakat memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Hal itu tentunya menjadi penopang hasilnya tidak hanya kepada peningkatan kesehatan, tetapi juga dapat meningkatkan kohefisitas sosial karena semangat jiwa gotong royong dalam masyarakat telah terbangun, dan tentunya berdampak pada peningkatan harapan hidup bertambah.

“Dengan adanya program ini, kami berharap semangat dari masyarakat bisa terus berlanjut Dan pemerintah pun akan terus berkomitmen bagi masyarakat yang tidak mampu, sudah luar biasa mendapat jaminan dari pemerintah pusat pusat.

Pemerintah menjamin 9,68 juta dan kami dari BPJS Kesehatan berupaya sekuat tenaga bekerja keras melibatkan Pemda dengan lahirnya program jamkesda yang berintegrasi dan peseretanya sekarang sudah merncapai 32 juta,” imbuhnya.

Disinggung soal peran pemerintah terhadap warga miskin, Fahmi pun mengatakan pemerintah sangat bertanggung jawab bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Terbukti dengan adanya program gotong royong ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terus-menerus selama lima tahun kedepan untuk tidak membahas isu ini. “Sebenarnya kami tidak menaikan, hanya ingin menyesuaikan harga iuran saja sesuai skema hitungan aktuaria atau mendekati itu. Jadi, kami mengkalkulasi untuk lima tahun kedepan. Makanya ayolah jangan isu ini terus dibahas lagi dan lagi setiap tahunnya,” imbuhnya.

1 2Laman berikutnya
Tags

Tinggalkan Balasan