SUKABUMI – Pemkot Sukabumi melalui Dinas Sosial sudah melakukan verifikasi terhadap penerima layanan JKN-KIS yang dicoret oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinontaktifkan di Kota Sukabumi, ada sebanyak 3165 orang.
Hal tersebut menyusul adanya perubahan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seluruh Indonesia. “Dari data itu, kita diperintahkan oleh Sekda untuk melakukan verifikasi apakah dari 3165 orang itu sudah kaya atau bagaimana,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi dr. Rita Firtianingsih, kemarin (28/8).
Hasilnya, pihaknya memastikan bahwa masyarakat yang masih berhak atau valid dikategorikan miskin itu sebanyak 1015 orang. “Kita turunkan tim dari Dinsos dan hasilnya yang masih valid miskin 1015 orang,” ujarnya.
Verifikasi yang dilakukannya itu, menghilangkan sebanyak ribuan masyarakat penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat melalui APBN itu berbagai macam faktor. Diantaranya, ada yang datanya ganda, meninggal dunia, pindah alamat dan alamatnya tidak jelas. “Namun yang paling banyak, yakni data yang double disusul meninggal dunia,” ungkapnya.
Diaukui Fitri, sebanyak 1015 orang yang valid masih miskin saat ini sudah tidak bisa lagi menikmati layanan fasilitas kesehatan JKN-KIS. “Nasibnya mereka belum tentu dapat kartu JKN-KIS lagi,” akunya.
Data tersebut sudah diserahkan Dinsos kepada Pemerintah Daerah. Sehingga, tinggal Pemerintah daerah apakah mereka akan dijadikan pemilik kartu KIS yang di biayai Pemda atau tidak. “Kalau selama ini kan mereka itu dibiayai oleh APBN. Tergantung Pemda mampu atau tidak,” jelasnya.
Hanya saja, Firti mengaku kalau di Kota Sukabumi tidak menjadi permasalahan. Soalnya, pemerintah mempunyai rumah sakit Al- Mulk yang gratis dipergunakan untuk masyarakat Kota Sukabumi. “Tinggal menunjukan e-KTP saja, mulai dari kolongmerat sampai yang rakyat jelata mereka akan dilayani,” pungkasnya. (bal)
