SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – DPP Partai Golkar memutuskan untuk mempercayakan posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi kepada kadernya, Budi Azhar Mutawali. Ternyata hal ini menimbulkan polemik di internal partai berlambang pohon Beringin itu.
Sebab, menurut sejumlah kader Golkar lainnya, yang layak menduduki kursi pimpinan legislatif Kabupaten Sukabumi adalah Agus Mulyadi sebagai caleg terpilih dengan raihan suara terbanyak.
“Karena Pak Agus Mulyadi adalah caleg yang meraih suara terbanyak pada Pileg 2019 di Kabupaten Sukabumi. Suaranya lebih dari 18 ribu dan sudah empat kali terpilih,” kata Tri Prabowoyuda, Sekretaris II Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Cicurug Sukabumi.
“Jadi, keputusan yang merekomendasikan Budi Azahr Mutawali itu berpotensi menciderai ekspektasi kader Golkar,” sambungnya.
Polemik di internal Golkar inipun ditanggapi oleh Ketua Lingkar Kajian Demokrasi Sukabumi, M Tahsin Roy. Menurut dia, sejatinya keputusan tersebut sah-sah saja. Namun, ketika menuai prokontra di internal dan dibiarkan berlarut-larut, maka hanya akan merugikan Golkar secara elektoral.
“Sehingga, saya kira pimpinan partai harus ada langkah tegas atau political discretion. Karena bagaimanapun saya melihat setting politik ini terjadi diduga akibat saling tidak percaya satu sama lain di internal, atau tentang pertimbangan lainnya. Asumsinya adalah, ketika keputusan itu muncul pasti ada pihak yang sulit menerimanya, kendatipun itu legal,” kata Roy kepada Radarsukabumi.com, Sabtu (24/8/2019).
Roy pun menyarankan kepada Golkar agar sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan ini melaui mekanimse kepartaian yang ada.
“Karena kalau tidak, akan berakibat pada pencalonan politik yang diusung oleh partai itu sendiri, tentu ini akan berdampak sangat rumit,” ungkapnya.
Namun, timpal Roy, sarannya tersebut bukan untuk membatalkan keputusan partai yang merekomendasikan Budi Azhar Mutawali. Tapi political diskresi itu ditujukan untuk meredam agar tidak jadi konsumsi publik secara berlebihan,
“Baik Agus dan Budi adalah kader terbaik Golkar yang mendapat mandat, suara dan kepercayaan dari masyarakat Sukabumi. Tapi bagaimanapun itu marwah partai harus dijaga. Tentu bukan urusan publik, tapi kewajiban kita hanya mengingatkan sebab partai politik adalah instrumen penting dalam demokrasi,” pungkasnya.
(izo/rs)
