JAKARTA – Otak kerusuhan saat aksi massa di Papua dan Papua Barat mulai terang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (purnawirawan) Moeldoko menyatakan, aksi massa itu ditunggangi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka bermain dengan memanfaatkan isu rasisme yang berkembang di Papua.
Moeldoko menyebutkan, OPM memanfaatkan kasus rasial kepada mahasiswa Papua untuk membuat huru-hara. Mereka bahkan berani mengibarkan bendera bintang kejora. ’’Kelompok politik itu, ada kelompok bersenjata, ada poros politik. Iya, memanfaatkan (isu rasial),’’ kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta.
Moeldoko menuturkan, saat ini terjadi paradoks dalam pembangunan di Papua. Presiden Jokowi ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana lewat beragam pembangunan. Nah, OPM merasa terganggu dengan kebijakan tersebut.
’’Karena kalau Papua maju, mereka (OPM, Red) tak punya alasan sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini kita amati,’’ imbuhnya. Karena itu, lanjut mantan panglima TNI tersebut, kelompok itu sering mengganggu pengerjaan infrastruktur di Papua.
Di tempat terpisah, Presiden Jokowi memerintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak oknum-oknum yang melakukan diskriminasi dan rasis kepada warga Papua. Dia meminta mereka diproses hukum dengan tegas.
Jokowi juga berencana mengundang para tokoh Papua dan Papua Barat ke istana untuk berdialog. Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. ’’Bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua,’’ imbuh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, saat ini kondisi di Papua sudah membaik. Keterangan tersebut disampaikan setelah berkunjung ke Papua bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Dia senang lantaran semua pihak di Papua punya kesadaran yang sama. ’’Tidak perlu dilanjutkan aksi-aksi yang justru merugikan kita, merugikan persatuan kita sebagai bangsa,’’ imbuhnya.
Bahkan, kata dia, kerusakan setelah aksi massa juga merugikan masyarakat. Sebab, bangunan, fasilitas, dan infrastruktur dibangun dari uang rakyat. ’’Dibangun untuk membangun kesejahteraan. Butuh waktu lama untuk membangun. Tapi, kalau merusak, cuma satu jam bisa rusak,’’ kata Wiranto.
Mantan panglima ABRI itu menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat bukan anak tiri. Dua daerah tersebut setara dengan seluruh daerah lain di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat. ’’Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, penegakan hukum sedang berlangsung di Papua dan Papua Barat. Terutama terhadap pelaku kriminal yang memanfaatkan kerusuhan. Misalnya, seorang tersangka di Papua Barat yang memanfaatkan kerusuhan dengan merusak ATM.
’’Dia berusaha mengambil uang dalam ATM,’’ ujarnya. Lalu, ada juga penetapan 34 tersangka di Papua. Asep menjelaskan bahwa perihal 34 tersangka di Papua itu masih dicek. ’’Belum pasti untuk 34 tersangka ya,’’ paparnya di kantor Divhumas Polri kemarin.
Dia menuturkan, saat ini pasukan Brimob yang dikirim ke Papua mencapai 12 SSK atau sekitar 1.200 orang. Jumlah tersebut terbagi di Papua dan Papua Barat. ’’Untuk membantu pemulihan keamanan,’’ katanya. (byu/far/idr/syn/c19/oni)
