MAJALENGKA – Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Alan Barok Ulumudin, menegaskan bahwa munculnya tindakan radikal berawal dari persoalan sosial ekonomi dan ketidakadilan.
Sejak jaman reformasi berbagai gerakan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, agama, maupun politik bermunculan sebagai manifestasi kebebasan berpekspresi yang tak jarang interaksi diantara gerakan tersebut memunculkan friksi dan pro kontra di masyarakat.
“Faktor faktor tersebut saya simpulkan dari literasi bahwa pemantiknya adalah ekonomi dan sosial,” kata Alan dalam dialog khusus dengan tema ‘Metamorfosis Gerakan Radikalisme Sebagai Ancaman Bangsa di Majalengka, Rabu (21/08).
Menurut pandangan Alan, faktor penyebab gerakan-gerakan ” radikal” adalah soal ketimpangan ekonomi, baru kemudian masalah sosial serta ketidakadilan penegakan hukum.
“Hal yang paling krusial munculnya gerakan radikalisme ialah terkait soal ekonomi dan ketimpangan penegakkan supremasi hukum, ” ungkap komisioner Bawaslu Majalengka itu.
Alan mengingatkan, meskipun di Kabupaten Majalengka isu radikalisme tidak terlalu mengemuka, bukan tidak mungkin isu itu akan muncul di kemudian hari. Baginya, pembubaran organisasi yang dicap radikal tidak akan serta merta menyelesaikan masalah, bahkan bisa jadi akan membuat pemerintah lebih sulit mengontrol dan mengawasi gerakan mereka.
“Ini artinya meski pun organisasi dibubarkan akan tetapi ideologi tetap berkembang. Sehingga ketika organisasi tanpa rumah saya kira harus diwaspadai, ” ungkapnya.
Alan menegaskan, Ideologi negara sudah final dimana Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Darul ahdi terangnya, adalah negara tempat semua komponen bangsa melakukan konsensus nasional.
“Negara kita berdiri karena para pendiri sepakat bahwa. seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia,” jelasnya.
Senada dengan Alan, Ketua PWI Majalengka, Jejep Falahulalam menilai, metamorfosis gerakan radikalisme bisa jadi terjadi di Indonesia saat ini. Gerakan tersebut bisa akan tumbuh subur dan jadi ancaman bangsa jika soal ketimpangan ekonomi tidak juga diselesaikan oleh negara.
“Solusi lain yang harus dilakukan baik dilakukan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan hingga Desa atau Kelurahan yakni dengan kembali menumbuhkan kecintaan kepada ideologi Pancasila,” imbuh Jejep.
Menurut Jejep, gerakan membumikan Pancasila harus benar-benar dilakukan agar masyarakat tak gampang terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang intoleran dan tanpa kompromi.
Jejep pun menyoroti, derasnya arus informasi melalui media sosial tak dibarengi kemampuan masyarakat dalam menyaring dan mengkonfrontir kebenaran informasi yang mereka terima. Sehingga perlu kampanye massive untuk mengajak masyarakat bijak dan dewasa dalam menggunakan gadget yang mereka miliki.
” Hati-hati dengan informasi yang diterima. Jangan asal sebar dan membaca serta membandingkan berita dari media-media yang terpercaya,” pungkasnya. [son/rmol]
