JAKARTA, RADARSUKABUMI.com– Langkah politik untuk melakukan rekonsiliasi pasca berlalunya pemilihan presiden (Pilpres) 2019 tidak bisa diartikan akan menghapus oposisi. Demikian disampaikan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam diskusi di Media Center KNPI, Menteng, Jakarta, Kamis (25/7). “Jangan artikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi,” ujar Dedi.
Bukan sekedar soal masa depan demokrasi, kata Dedi, ketika semua pihak berada di lingkaran kekuasaan. Maka, hal tersebut akan berdampak pada kinerja. Dedi mencontohkan pengalaman saat dia menjabat Bupati Purwakarta. Saat itu, kata Dedi waktunya habis sia-sia untuk upaya rekonsiliasi. Akibatnya terlalu banyak orang yang membuat kinerja berjalan kurang efektif. “Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja tidak efektif, karena waktu dihabiskan untuk ngobrol dan diskusi,” jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, sekalipun rekonsiliasi sukses dilaksanakan dan ketegangan politik meregang. Oposisi di Indonesia tetap harus ada. “Tetap diperlukan sikap kritis kepada pemerintah,” tukas Dedi.
(rmol/jpg)
