Kecamatan CikoleKOTA SUKABUMI

Realisasi Mega Proyek Masih Abu-Abu

CIKOLE, RADARSUKABUMI.com – Pengerjaan mega proyek untuk program percepatan pembangunan di Kota Sukabumi tahun 2019 masih abu-abu. Pasalnya, proyek yang menggunana dana Bantuan Keuangan provinsi Jabar 2019 sebesar Rp.18 Miliar itu menyisakan waktu kurang dari 6 bulan. Tentunya dengan waktu yang singkat tersebut proses pengerjaan menjadi kendala, terlebih banyak prosedur yang harus dilakukan.

Untuk diketahui, proyek program percepatan pembangunan itu ditempatkan di tiga SKPD diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP). Rinciannya untuk penataan alun-alun sebesar Rp 5 miliar, penataan Lapang Merdeka sekitar Rp7,5 miliar, pendestrian Lapang Merdeka sekitar Rp2,5 miliar dan pendestrian Jalan Ir. H Djuanda sekitar Rp3 miliar.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Bina Tata Bangunan pada Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Agus Ramdan Dorojatun mengatakan pihaknya tidak yakin kalau penataan Lapang Merdeka Kota Sukabumi bisa terselesaikan pada tahun ini. Ada beberapa fakor yang menjadi kendala, salah satunya kekurangan Detail Engineering Design (DED) yang diberikan oleh Provinsi Jabar. “Kita sudah cek ke lapangan, ada beberapa item yang tidak ada di Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar belum detail. Konsultan datang baru untuk pekerjaan di DLH dulu,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi waktu pun menjadi bahan pertimbangan. Ada kemungkinan mau mencoba pekerjaannya dipilah, mana yang bisa dikerjakan tahun ini dan pekerjaan yang akan diluncurkan di tahun beriktunya. ” DED masih kaya gini, belum dilelangkan, waktu pekerjaan 3 bulan itu tidak akan beres. Pekerjaan lapdek pun tidak berjalan sendiri karena ada pekerjaan dilakukan oleh teman -teman di dinas lain,” jelas pria yang akrab disapa Cacay ini.

Cacay pun mengaku anggaran penataan lapang merdeka tersebut akan kembali diajukan pada tahun 2020 mendatang. Disisi lain pihaknya tidak mau ambil resiko, tidak mau ada tanggapan dari masyarakat pembangunan di Kota Sukabumi ini tidak selesai terus. “Kita ingin tendernya dari awal, ini juga jadi image masyarakat ke kita, pemerinta bisa membongkar tapi tidak bisa membangun. Kita lagi bahas dulu dengan teman-teman di SKPD lain. Tapi kita akan usahakan tetap dikerjakan dengan pertimbangan -pertimbangan,” kilahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Penataan Taman dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Sony Hermanto. Menurutnya pertimbangan waktu yang memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan penataan alun-alun Kota Sukabumi secara sempurna. Makanya pihaknya akan membuat startegi agar program dari Gubernur Jabar itu dibagi menjadi dua tahap pekerjaan. ” Kita berhitung secara logis tidak mengawang-awang, bantuan Pemprov ini tidak mengena multiyear, mekanismenya harus satu tahun anggaran . Berarti harus ada strategi, kita melihat waktu efektif itu 3 bulan, lelang juga belum. Makanya membagi dua pekerjaan, tahap kesatu tahun sekarang dan tahap kedua tahun depan,” bebernya.

Dijelaskan Sony kalau berbicara jadwal waktu, DED untuk penataan alun -alun itu sudah dibedahnya dan memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Sedangkan saat ini sudah memasuki dipertengahan tahun. ” Gak mungkin lelang juga belum. ini bulan juni, misalnya lelang itu kan 60 hari atau sekitar 2 bulan.berarti sisa waktu pengerjaan 3 bulan, Oktober, November dan Desember, apakah bisa,” jelasnya.

Diakui Sony DED yang dibuat oleh provinsi itu diserahterimakan ke Kota Sukabumi per bulan Juli. Sehingga bisa dikatakan sudah telat dari provinsinya. “Kita jujur saja, dengan adanya Pilkada dan Pileg itu terhambat, mau tidak mau suka tidak suka ini terjadi, mungkin itu salah satunya. Saya rasa ini terjadi disemua bidang. Kita coba maksimalkan waktu seefektif dan seefesien mungkin agar bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Namun disisi lain Sony mengaku program ini sangat disayangkan kalau tidak terserap. Lantaran ini program cukup bagus untuk masyarakat Kota Sukabumi. ” liat saja di Cianjur, ada efek lain atau multi efek. harus diterima program pak Gubernur. Ini bisa terserap tapi aman dilaksanakan,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan membagi dua tahapan pekerjaan. Dari total anggaran Rp 5 miliar, Sony akan mengurangi jumlah pekerjaan. Sehingga bisa terserap di tahun ini. ” ” Nilai belum ketemu lagi dikerjakan pihak konsultan atas permintaan kita, Hitung-hitungan saat ini 6,5 miliar. Sekarang pada kenyataan slotnya Rp. 5 milliar itu pun ada kekurangan item pekerjaan,” pungkasnya.

 

(bal)

Tags

Tinggalkan Balasan